MEDAN (HARIANSTAR.COM)- Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sumatera Utara (Sumut) diduga ‘mainkan’ hasil musyawarah cabang (muscab) dengan mengumumkan hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) kabupaten/kota di Sumut.
Pasalnya, Pengurus DPW PKB Sumut meloloskan Jujur Sinulingga sebagai Ketua DPC Kabupaten Karo periode 2026-2031 mendatang.
Padahal, nama Jujur Sinulingga tidak masuk di dalam agenda musyarawah cabang (muscab) sebagai calon Ketua PKB Karo yang digelar di Berastagi Cottage pada Sabtu 18 April 2026.
Dalam agenda Muscab PKB Karo yang dihadiri Wakil Ketua DPW PKB Sumut, HA Jabidi Ritonga, Ketua KPU Kabupaten Karo Rendra Gaole Ginting, Ketua Bawaslu Kabupaten Karo Gemar Tarigan.
Kemudian mewakili Kapolres Tanah Karo, mewakili Bupati dari Kesbangpol Kabupaten Karo, mewakili Dandim 0205/TK dan peserta dari 17 kecamatan se-Kabupaten Karo.
Sejumlah 15 Pimpinan Anak Cabang (PAC) PKB Karo mendukung kembali Sastroy Bangun S.Sos sebagai Ketua DPC PKB Karo periode 2026-2031.
Sisanya dua PAC mendukung Riki Rikardo Nainggolan, dan nama Jujur Sinulingga tidak ada disebut dalam Muscab.
“Saya merasa dizolimi, pengurus DPW PKB Sumut, memainkan hasil Muscab PKB Karo pada April 2026 lalu dengan meloloskan dan menetapkan Jujur Sinulingga sebagai Ketua DPC PKB Kabupaten Karo,” ujar Sastroy Bangun kepada awak media, Selasa (16/6/2026).
“Padahal saya secara sah mengantongi sebanyak 15 dukungan dari 17 Pimpinan Anak Cabang (PAC) PKB Se Kabupaten Karo,” tambahnya.
Sastroy mengungkapkan, bahwa Jujur Sinulingga yang merupakan Anggota DPRD Kabupaten Karo periode 2024-2029 mengaku tidak mau menjadi Ketua DPC Karo periode 2026-2031 apabila dipilih DPP PKB. Namun kenyataannya berbeda.
“Ini merupakan pengkhianatan terbesar dalam hidupku. Dia (Jujur, red) pernah berkata bahwa tidak masuk akalnya jika dipilih DPP namun dia mengingkari janjinya. Tidak kusangka seperti ini jahatnya politik PKB,” ungkapnya seraya mengakui dirinya yang membawa Jujur Sinulingga masuk ke PKB Karo hingga menjadi anggota DPRD Karo periode 2024-2029.
“Saya semua yang mengurus berkas administrasi dia (Jujur) untuk maju sebagai anggota DPRD Karo. Tetapi saya tidak menyangka beliau sanggup menikam ku dari belakang,” ucap wartawan senior tersebut bahwa Jujur Sinulingga sejak menduduki jabatan anggota DPRD Karo pada Oktober 2024 hingga digelarnya Muscab DPC PKB Karo pada April 2026, tidak pernah memberi iuran ke DPC PKB Karo.
“Ini malah dia ditunjuk menjadi Ketua DPC PKB Karo periode lima tahun mendatang. Pertanyaannya kriteria apa yang dibuat DPW PKB Sumut sehingga memberikan dukungan kepadanya sebagai Ketua DPC Karo,” terangnya.
Sastroy menjelaskan, selama memimpin DPC Kabupaten Karo telah mengantarkan dua kader PKB duduk di kursi parlemen DPRD Kabupaten Karo serta memenangkan Brigjen Pol (Purn) Antonius Ginting sebagai Bupati Karo pada Pilkada 2024.
“Ini prestasi yang luar biasa. Di awal karir politik saya masuk PKB dan menjadi Ketua DPC PKB Karo berhasil mendudukkan dua kader sebagai anggota DPRD Karo serta memenangkan pemilihan Bupati Karo periode 2024-2029. Namun kenyataannya prestasi yang didapat secara “darah-darah” ini menjadi sia-sia karena karena DPW PKB Sumut tidak transparan dalam menjalankan roda organisasi dalam menunjuk posisi jabatan ketua di tingkat DPC,” jelasnya.
“Ketum PKB Gus Muhaimin pernah menyatakan sembari berkata kepada seluruh kader bahwa kekuatan PKB itu bukan di pusat (DPP) maupun provinsi (DPW) tetapi kekuatan itu ada di bawah yakni ranting, PAC dan DPC yang menjadi inti kekuatan Partai Kebangkitan Bangsa,” sebut Sastroy Bangun seraya menambahkan pengurus DPW PKB Sumut dalam mengambil keputusan tidak transparan dan tidak melihat fakta di lapangan, prestasi, loyalitas serta suara akar rumput yang merusak tatanan dan citra Pengurus DPP PKB secara nasional yang diduga tidak Demokratis.
Sebelumnya, Sekretaris DPW PKB Sumut, Zeira Salim Ritonga, menyatakan bahwa PKB Sumatera Utara (Sumut) mulai meninggalkan pola lama pemilihan Ketua DPC berbasis voting.
Sebagai gantinya, partai menerapkan mekanisme uji kelayakan dan kompetensi (UKK) untuk menjaring pemimpin daerah yang dinilai lebih siap, solid, dan mampu membesarkan partai hingga ke akar rumput.(*)
