JAKARTA (HARIANSTAR.COM) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bareskrim Polri berhasil mengamankan tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana perbankan di PT BPR DCN, Malang, Jawa Timur.
Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, M. Ismail Riyadi dalam keterangan persnya menyampaikan bahwa pengamanan dilakukan setelah tersangka tidak memenuhi panggilan pemeriksaan oleh penyidik OJK.
“Pengamanan ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum yang dilakukan OJK melalui sinergi dengan aparat penegak hukum,” ujarnya, Kamis (26/3/2026).
Ia menjelaskan, pengamanan dilakukan melalui tim gabungan yang terdiri dari Penyidik OJK, Korwas PPNS Bareskrim Polri, serta Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Timur pada 9–10 Maret 2026.
Berdasarkan hasil pemantauan, tersangka yang semula dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Surabaya terdeteksi bergerak menuju Jakarta. Setibanya di Stasiun Gambir, tersangka langsung diamankan oleh Tim Korwas PPNS Bareskrim Polri.
Selanjutnya, tersangka dibawa kembali ke Surabaya untuk menjalani pemeriksaan oleh penyidik OJK. Setelah proses pemeriksaan, tersangka kemudian ditahan di Polda Jawa Timur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Selain itu, tim gabungan juga melakukan upaya membawa saksi yang tidak memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai bagian dari proses penyidikan. Langkah tersebut merupakan implementasi koordinasi antara penyidik OJK dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penegakan hukum di sektor jasa keuangan.
Menurut Ismail, pelaksanaan upaya paksa oleh Korwas PPNS Bareskrim Polri atas permintaan penyidik OJK merupakan bentuk penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan sekaligus mencerminkan penguatan sinergi antarlembaga.
“OJK mengapresiasi dukungan dan kerja sama Kepolisian, khususnya Korwas PPNS Bareskrim Polri dan Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Timur, dalam proses membawa, menangkap, dan menahan tersangka,” katanya.
Ia menambahkan, melalui sinergi yang kuat antara OJK dan aparat penegak hukum, proses penegakan hukum di sektor jasa keuangan diharapkan dapat berjalan lebih efektif. Hal ini juga penting untuk memperkuat perlindungan konsumen serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. (RED)
