MEDAN (HARIANSTAR.COM) – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengusulkan empat skema kerja sama untuk menyatukan potensi ekonomi 10 provinsi di Pulau Sumatera.
Usulan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Gubernur se-Sumatera yang merupakan rangkaian forum Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) di Hotel JW Marriott Medan, Rabu (9/9/2026).
Skema pertama yang diusulkan adalah integrasi rantai nilai komoditas unggulan, dari basis produksi menjadi basis industri. Bobby mencontohkan kelapa sawit di Sumatera Utara yang saat ini baru menghasilkan sekitar 120 produk turunan, sehingga masih terbuka ruang untuk memperkuat hilirisasi di seluruh wilayah Sumatera.
Skema kedua adalah pengembangan kawasan yang terintegrasi antarprovinsi, khususnya pada sektor logistik. Bobby mengungkapkan, jalur logistik menyumbang sekitar 30 persen terhadap penentuan harga komoditas di Sumatera.
Karena itu, Bobby mengusulkan pembangunan jalur kereta yang menghubungkan sentra produksi dengan komoditas yang memiliki kemiripan, seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dengan konektivitas tersebut, hasil bumi dari wilayah-wilayah tersebut dapat dipusatkan dan diekspor melalui jalur logistik internasional yang lebih efisien, termasuk memanfaatkan jalur Selat Malaka dan Samudra Hindia untuk membidik pasar Tiongkok dan India.
Skema ketiga adalah kerja sama berbasis proyek dan tepat waktu (on-time), yang menurut Bobby selama ini masih banyak berhenti pada tahap wacana. Sebagai turunannya, ia mengusulkan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) gabungan lintas provinsi se-Sumatera sebagai alternatif pembiayaan proyek kawasan, serupa dengan konsep Danantara di tingkat nasional.
Selain itu, Bobby mengusulkan sindikasi perbankan pembangunan daerah (BPD) yang melibatkan delapan BPD milik 10 provinsi di Sumatera.
Skema keempat adalah menjaga stabilitas harga pangan dan penguatan agribisnis melalui dukungan terhadap program swasembada pangan nasional. Terkait hal tersebut, Bobby menyampaikan bahwa Pemprov Sumut telah membangun gudang penyangga (buffer stock) pangan di Pulau Nias yang terintegrasi dengan akses pelabuhan untuk membantu menstabilkan harga kebutuhan pokok di wilayah kepulauan tersebut.
“Harusnya di beberapa daerah terluar yang ada di daerah memiliki stok pangan, buffer stok minimal untuk 3 bulan pencadangan pangan suatu daerah,” kata Bobby.
Bobby menyebut Sumatera telah memiliki skala ekonomi, pasar, dan produksi yang besar. Karena itu, menurutnya, yang dibutuhkan bukan lagi sekadar mencari potensi baru, melainkan strategi untuk menghubungkan potensi antarwilayah menjadi kekuatan bersama.
“Tantangannya bukan lagi ada atau tidak adanya potensi yang ada di Pulau Sumatra. Tapi tantangannya adalah bagaimana menghubungkan dan menyatukan potensi ini untuk menjadi kekuatan besar bagi kawasan dan juga bagi Indonesia,” kata Bobby.
Bobby memaparkan sejumlah data yang menjadi dasar usulan tersebut. Pada triwulan I 2026, Pulau Sumatera berkontribusi sebesar 22,08 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional atau setara lebih dari Rp1.361 triliun. Pada semester I 2026, kontribusi tersebut meningkat menjadi lebih dari Rp2.812 triliun.
Dari sisi kependudukan, Sumatera menyumbang 21,9 persen dari total penduduk Indonesia. Sementara dari sisi komoditas, sejumlah produk unggulan Sumatera memiliki kontribusi terhadap produksi nasional di atas 40 persen, antara lain karet sebesar 75 persen, kopi 74 persen, dan kelapa sawit lebih dari 55 persen.
Selain itu, komoditas kelapa dan tebu berkontribusi di atas 30 persen terhadap produksi nasional. Sementara kakao serta hasil laut dan perikanan masing-masing berkontribusi di atas 20 persen.
Meski memiliki skala produksi yang besar, Bobby menilai kontribusi PDRB Sumatera sebesar 22,08 persen terhadap perekonomian nasional masih dapat ditingkatkan. Perekonomian Sumatera saat ini masih banyak berbasis produksi, sementara pergeseran menuju basis industri dan pengolahan dinilai masih memiliki ruang yang besar untuk dikembangkan.
Untuk itu, Bobby mengusulkan empat skema kerja sama yang dapat dilakukan secara bersama oleh seluruh provinsi di Sumatera.
Gubernur Jambi Al Haris berharap kerja sama antardaerah tersebut dapat terus berlanjut. Dengan demikian, Sumatera diharapkan menjadi satu kawasan dengan pemerataan pembangunan yang semakin baik.
Ia juga menyatakan sepakat dengan usulan yang disampaikan Gubernur Bobby Nasution.
“Yang penting adalah komitmen kita dalam rangka rakor ini bagaimana menguatkan peran penting provinsi di Pulau Sumatera sehingga tidak hanya berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga menguatkan ekonomi daerah di Pulau Sumatera ini,” kata Al Haris.
Turut hadir pada kesempatan tersebut, Mendagri Tito Karnavian, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Gubernur Jambi Al Haris, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Wakil Gubernur Bengkulu Mian, dan Pj Sekdaprov Sumut Timur Tumanggor. (*)
