MEDAN (HARIANSTAR.COM) – Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Instruksi Menteri Kesehatan tentang Pencegahan dan Penanganan Perundungan terhadap Peserta Didik, terutama pada Rumah Sakit Pendidikan di Lingkungan Kementerian Kesehatan, pada Juli 20, 2023.
Instruksi Menkes yang sudah diterbitkan memfasilitasi siapapun yang ingin mengadukan kasus perundungan pada pendidikan di rumah sakit yang dikelola oleh Kemenkes melalui whatsapp 081299799777 dan website https://perundungan.kemkes.go.id/. Jenis dan kriteria perundungan pun sudah tertera jelas dalam Instruksi tersebut.
Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan yang menerima aduan tersebut langsung menelusuri laporan yang masuk.
Terdapat 91 pengaduan dugaan perundungan ke kanal laporan Kemenkes antara tanggal 20 Juli hingga 15 Agustus 2023 pukul 16.00 WIB.
“Mayoritas dari laporan perundungan terkait dengan permintaan biaya diluar kebutuhan pendidikan, pelayanan dan penelitian, serta tugas jaga diluar batas wajar,” kata Inspektur Jenderal Kemenkes Drg. Murti Utami (17/8).
Penelusuran oleh Inspektorat ditemukan beberapa kasus dengan bukti lengkap yang dijadikan dasar oleh Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehaan, instansi yang mengawasi rumah sakit, untuk memberikan sanksi.
Teguran tertulis diberikan kepada Dirut RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo di Jakarta, Dirut RS Hasan Sadikin di Bandung, dan Dirut RS Adam Malik di Medan. Kemenkes juga telah meminta ketiga Dirut rumah sakit tersebut memberikan sanksi kepada Staff Medis dan PPDS yang terlibat.
Menindaklanjuti hal itu, Direktur SDM, Pendidikan dan Umum RSUP HAM, Drs. Jintang Ginting, Apt., M.Kes, Selasa (18/8/2023) mengatakan, sehubungan dengan pemberian sanksi dari Kementerian Kesehatan RI terkait temuan praktik perundungan terhadap dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di lingkungan Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik (RSUP HAM), maka kami menyampakan bahwa, RSUP HAM sebagai salah satu Rumah Sakit Pendidikan di bawah Kementerian Kesehatan mendukung sepenuhnya upaya Pemerintah untuk mencegah dan menghilangkan praktik perundungan atau bullying dalam proses pendidikan kedokteran di rumah sakit.
Perundungan sudah menjadi perhatian serius bagi kami, baik dalam pendidikan kedokteran, maupun pendidikan kesehatan lainnya. Oleh karena itu, kami sangat menyesalkan telah terjadinya praktik perundungan di kalangan antar sesama peserta didik dokter di lingkungan rumah sakit.
Terkait dengan sanksi teguran yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan, kami memandang sanksi ini sebagai bentuk evaluasi dan pembinaan kepada kami agar lebih meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan perundungan yang dapat terjadi di lingkungan RSUP HAM.
Sesuai arahan dari Kementerian Kesehatan, manajemen akan segera menindaklanjutinya dengan memberikan teguran kepada setiap pihak di lingkungan RSUP HAM yang terkait dengan masalah ini, dan memastikan kasus seperti ini tidak akan terulang lagi ke depannya.
Sejauh ini, kami sudah melakukan upaya sosialisasi dan edukasi kepada semua pihak di lingkungan RSUP HAM untuk mencegah dan menghilangkan praktik perundungan yang dapat terjadi selama proses pendidikan di rumah sakit.
Manajemen telah mengeluarkan Keputusan Direktur Utama RSUP HAM tentang Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Perundungan Terhadap Peserta Didik di Lingkungan RSUP HAM untuk membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Perundungan, menyediakan sistem pengaduan perundungan secara daring, serta menjatuhkan sanksi kepada pelaku.
RSUP HAM berkolaborasi dengan pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara (FK USU) sebagai penyelenggara program pendidikan kedokteran yang menempatkan peserta didiknya di RSUP HAM, kami sudah menandatangani pakta integritas bersama untuk pencegahan dan penanganan perundungan. Seluruh peserta didik, tenaga pendidik dan pegawai di lingkungan RSUP HAM juga telah menandatangani pakta integritas yang sama.
Ke depannya, kami akan terus berkoordinasi dengan jajaran pimpinan FK USU dan institusi pendidikan kesehatan lainnya untuk mencegah secara sistematis segala bentuk perundungan dalam proses pendidikan di rumah sakit.
Kami berharap ini akan menjadi momentum utama dalam upaya bersama untuk mencegah dan menghilangkan segala bentuk perundungan yang dapat terjadi dalam proses pendidikan kedokteran dan tenaga kesehatan lainnya di RSUP HAM, demi mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terbaik bagi masyarakat. (GS)
