MEDAN (HARIANSTAR.COM) – Selaras dengan bahasa Batak yang berbunyi “beta timbul rap di anak hinomit na timbul” yang bermakna “ayo maju bersama untuk rakyat yang maju”, Pemprov Sumut telah mencanangkan 2025-2030 berslogan, “Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara yang Unggul, Maju dan Berkelanjutan”.
Slogan indah, tapi dalam kenyataannya masih butuh perjuangan panjang untuk merealisasikannya.
Bencana banjir bandang kemarin itu yang ikut melanda wilayah Sumatera Utara diduga kuat akibat ulah pihak tidak bertanggungjawab yang mengekploitiasi dengan membabat hutan seenaknya.
Terjadi erosi luar biasa yang mengakibatkan banjir bandang yang telah menelan banyak korban jiwa, dan nilai kerugian material yang besar.
Pekerjaan rumah yang menantang bagi Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution.
Tantangan ini jugalah yang jadi perhatian serius dari Dipl.Ing. Freddy Siahaan, MBA., Ketua Alumni Jerman-Indonesia (Aljerin) untuk Sumatera Utara saat berbincang serius di bilangan Menteng, Jakarta Pusat baru-baru ini.
Putra kelahiran Sumatera Utara yang juga mantan aktivis mahasiswa sebagai Ketua IMADA (Ikatan Mahasiswa Djakarta) era 90-an, punya pemikiran progresif dan jaringan organisasi yang luas, sebuah modal politik besar yang ingin ia abdikan untuk ikut membangun Sumatera Utara.
Mulai dari penegakan hukum, penertiban kota Medan sebagai Ibu Kota provinsi sampai ke soal investasi dan peran swasta dalam mengembangkan dunia usaha di wilayah Sumut.
Sehingga julukan nyinyir yang mengakronimkan Sumut dengan sebutan: Semua Urusan Mesti Uang Tunai bisa dikikis habis.
“Korupsi adalah akar masalah yang menghambat pembangunan, bahkan merusak tatanan perekonomian yang hendak dibangun. Dalam peta statistik, tercatat bahwa provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu daerah potensi perkebunan di Indonesia,” ungkap Freddy.
“Komoditas yang menjadi andalan adalah karet, kopi, kelapa sawit dan coklat. Permasalahan utama di Sumatera Utara meliputi konflik agraria yang tinggi terkait perusahaan, perambahan hutan atau deforestasi yang jadi penyebab banjir utama dan tanah longsor,” sambungnya.
Belum lagi, Freddy menyoroti Sumut sebagai provinsi rawan peredaran narkoba, hingga hadir ketimpangan pembangunan dan pendidikan.
Selain itu, terdapat sengketa wilayah perbatasan (pulau) dengan Aceh serta penurunan kualitas lingkungan, khususnya di sekitar Danau Toba.
“Dalam hal konflik agraria dan lingkungan tercatat tingginya kasus sengketa lahan antara masyarakat dan korporasi, serta penggundulan hutan (deforestasi) di hulu yang memicu banjir bandang dan tanah longsor,” sebutnya.
Menyangkut soal kesehatan yang terkait narkoba, adalah masalah peredaran narkotika yang tinggi begitu banyak kasus penangkapan pengedar sabu dan ganja, serta kualitas kesehatan masyarakat yang belum optimal.
“Preman Medan dan yang “naik kelas” jadi Mafia Medan ikut-ikutan berkelindan dengan bisnis narkoba, bisa untung besar,” katanya.
Kalau menilik lebih dalam spektrum pembangunan dan soal ekonomi di tingkat provinsi, tercatat angka pengangguran yang masih cukup tinggi, ketimpangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan perdesaan, serta perlunya peningkatan kualitas pendidikan.
Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Sumatera Utara (per November 2025) tercatat sebesar 5,28 persen.
Meskipun sempat berada di angka 5,32 persen pada Agustus 2025, angka pengangguran menujukkan tren dinamis, namun secara umum mengalami penurunan. Jumlah angkatan kerja di Sumatera Utara mencapai 8,1 juta orang, ini meningkat 108 ribu orang dibanding periode sebelumnya.
“Apalagi adanya sengketa wilayah dengan provinsi tetangga, manyangkut kepemilikan empat pulau di perbatasan antara provinsi Aceh dan provinsi Sumatera Utara, yang juga melibatkan potensi sumber daya migas. Ini menjadi isu hangat yang perlu keterlibatan pemerintah pusat dalam penyelesaian yang adil dengan tetap menjaga kesatuan,” ungkap Freddy.
Dalam hal tata kelola dan permasalahan sosial, ruwetnya birokrasi, iklim demokrasi, dan kesetaraan gender yang belum sepenuhnya optimal.
Masalah-masalah ini menurutnya sering dikaitkan dengan kegagalan tata kelola lingkungan dan perlunya pengawasan ketat terhadap izin-izin perusahaan di Sumut.
APBD Sumatera Utara untuk Tahun Anggaran 2026 telah disahkan menjadi Perda dengan struktur pendapatan Rp 11,664 triliun dan belanja Rp11,678 triliun (ada defisit sebesar Rp 14,495 miliar). Profil APBD ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2025.
Anggaran 2026 ini difokuskan pada lima prioritas: pendidikan, kesehatan, pertanian/ketahanan pangan, infrastruktur, dan pengembangan kawasan strategis untuk pertumbuhan inklusif.
“Berikut poin penting APBD Sumut 2026, dengan pendapatan Rp 11,664 triliun dan belanja Rp 11,678 triliun ini fokus atau prioritas anggarannya untuk pendidikan, kesehatan, pertanian dan ketahanan pangan, infrastruktur, pengembangan kawasan strategis. Dengan anggaran sebesar ini diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan,” harapnya.
Belanja pegawai juga sebut Freddy dilaporkan masih di bawah 30 persen dari APBD, memungkinkan ruang untuk rekrutmen CPNS 2026, di mana tercatat 9.759 formasi diusulkan. APBD ini disusun dengan prinsip “value for money” dan “money follows program priority” untuk memaksimalkan dampak langsung bagi masyarakat Sumatera Utara.
“Hal penting dalam pengelolaan anggaran adalah transparansi. Transparansi pengelolaan anggaran di Sumatera Utara diwujudkan melalui audit BPK RI, publikasi dokumen keuangan (RKPD, KUA, APBD) di situs resmi provinsi dan kota,” ungkap Freddy.
Langkah transparansi ini bertujuan meningkatkan akuntabilitas, mencegah penyalahgunaan dana, dan memastikan partisipasi publik, meskipun tantangan terkait ketimpangan dan tuntutan transparansi masih terus disuarakan oleh masyarakat dan pengamat. Ini patut menjadi perhatian pejabat publik di Sumatera Utara.
Beberapa upaya transparansi di Sumatera Utara misalnya penerbitan dokumen resmi dimana pemerintah provinsi Sumatera Utara dan pemerintah kota (seperti Medan) telah mengunggah dokumen penting seperti Ringkasan RKPD, Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dan RKA SKPD ke situs resmi untuk diakses publik. Pengelolaan keuangan daerah juga rutin diaudit oleh BPK RI untuk memastikan profesionalisme, transparansi, dan tanggung jawab.
Organisasi seperti FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) Sumut melakukan diseminasi informasi anggaran melalui media untuk mendorong keterbukaan. Kemudian fokus pada transparansi pada tingkat desa (APBDes) dan dinas teknis (seperti Dinas Kehutanan) untuk memastikan alokasi dana tepat sasaran.
“Dengan masih adanya aksi unjuk rasa, seperti dari PW IPA (Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Al Washliyah) Sumut, menuntut transparansi lebih lanjut atas dugaan ketimpangan anggaran. Menunjukan bahwa upaya transparansi ini masih perlu dilakukan demi meningkatkan kepercayaan publik yang berimbas pada naiknya partisipasi politik masyarakat Sumut,” katanya lagi.
Berbagai laporan menunjukkan perlunya perbaikan berkelanjutan dalam transparansi keuangan untuk meningkatkan kinerja, terutama dalam penggunaan anggaran pembangunan. Transparansi ini sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, independen, dan bebas korupsi di seluruh Sumatera Utara.
Berbagai topik dalam perbincangan bersama Freddy Siahaan, terselip kegelisahan yang terpancar dari wajahnya akan realitas sosial yang berlaku di Sumatera Utara.
Dengan segala permasalahan yang ada, Sumatera Utara masih menyimpan potensi yang sangat besar. Ia hanya bergumam, Sumatera Utara ini laksana raksasa tidur, potensinya luar biasa besar, harus dibangunkan agar bisa berperan besar dalam ikut mewujudkan cita-cita “Indonesia Emas”.
Bukankah dahulu Pulau Sumatera pernah dijuluki “Pulau Emas” (Suwarna Dwipa)? Orang Batak bilang “beta timbul rap di anak hinomit na timbul” yang bermakna “ayo maju bersama untuk rakyat yang maju”, ada semangat kebersamaan, spirit solidaritas mambangun Sumatera Utara. (*)
