PALAS (HARIANSTAR.COM) – Sidang Praperadilan (Prapid) terkait penetapan tersangka kasus pencurian buah kelapa sawit di PT Barumun Raya Padang Langkat (Barapala) kembali digelar di Pengadilan Negeri Sibuhuan.
Agenda persidangan pada Kamis (23/4/2026) ini menghadirkan keterangan saksi ahli dan saksi fakta dari pihak termohon (Sat Reskrim Polres Padang Lawas).
Kasus ini bermula dari penahanan tiga tersangka berinisial AG, ASS, dan IS pada 17 Maret 2026 lalu. Ketiganya diduga melakukan pencurian kelapa sawit dan tertangkap tangan di area perusahaan.
Tidak terima atas status tersebut, para tersangka mengajukan gugatan Prapid melalui kuasa hukum mereka.
Kesalahan Administratif SPDP Bukan Dasar Prapid
Dalam persidangan yang dipimpin Hakim Tunggal, Nike Rumondang Malau, pihak Polres Padang Lawas yang dikuasakan kepada Tim Bidkum Polda Sumut yaitu Briptu Mario Simanjuntak dan Bripda Tegar menghadirkan saksi ahli pidana, Prof. Dr. Alpi Sahari secara zoom.
Dalam paparannya, Prof. Alpi menegaskan bahwa penetapan seseorang sebagai tersangka adalah sah secara hukum apabila penyidik telah memenuhi minimal dua alat bukti yang sah.
Terkait adanya keberatan pemohon mengenai kesalahan penulisan tanggal dalam SPDP (Surat Dimulainya Penyidikan), ahli memberikan catatan penting.
“Kesalahan penulisan tanggal atau human error dalam SPDP tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan status tersangka dalam Prapid. Hal tersebut bersifat administratif dan diperbolehkan untuk dilakukan perbaikan,” ujar Prof. Alpi di persidangan.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa tindak pidana pencurian menitikberatkan pada pengambilan barang bergerak yang bukan miliknya untuk dikuasai.
Ia juga menggarisbawahi bahwa sengketa lahan tidak bisa dijadikan pembenaran untuk mengambil hasil bumi secara ilegal.
“Masyarakat tidak boleh mengambil buah sawit yang ditanam orang lain, meskipun lahan tersebut diklaim berada di kawasan hutan. Jika ada pelanggaran lahan, tempuh jalur hukum dengan melapor, bukan dengan mengambil buahnya secara paksa karena itu merupakan perbuatan melawan hukum,” tegasnya.
Selain saksi ahli, pihak termohon juga menghadirkan Manager PT Barapala, Marhum Berutu. Ia membeberkan kronologi penangkapan yang berawal dari patroli rutin sekuriti di Divisi 4.
“Saya menerima laporan ada tiga orang yang tertangkap melakukan pencurian dengan barang bukti sepeda motor dan sekitar 40 tandan buah sawit. Saya perintahkan untuk diamankan ke kantor sebelum akhirnya diserahkan ke Polres Palas,” ungkap Marhum.
Ia menambahkan bahwa tanaman sawit tersebut telah ditanam oleh perusahaan sejak tahun 1999/2000. Marhum juga menyebutkan bahwa aksi pencurian di wilayah tersebut sering terjadi dan sebelumnya sudah ada pelaku yang divonis penjara oleh pengadilan dalam kasus serupa.
Kompensasi Ratusan Juta untuk Masyarakat Desa
Saksi kedua dari perusahaan, Cindra Amstrong Manurung selaku pengawas, menjelaskan sisi administratif dan hubungan sosial perusahaan dengan masyarakat sekitar.
Menurutnya, PT Barapala selama ini menjalin hubungan baik melalui pemberian kompensasi bulanan kepada enam desa di Kecamatan Barumun Tengah yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
“Kami menyalurkan dana kompensasi sebesar Rp150 juta setiap bulan untuk enam desa sebagai pengganti plasma. Selain itu, ada dana Tali Asih sebesar Rp80 juta untuk para Hatobangon (Tokoh Adat) dengan kesepakatan bahwa tidak boleh ada lagi aksi pencurian di area perusahaan,” jelas Cindra.
Adapun desa penerima dana kompensasi adalah Desa Unterrudang, Desa Aek Buaton, Desa Pasar Binanga, Desa Siboris Dolok, Desa Tandihat dan Desa Padang Matinggi.
Terkait status lahan, Cindra menjelaskan bahwa dari pengajuan izin seluas 5.983 Ha, lahan yang disetujui adalah 5.692 Ha. Perusahaan juga telah melepaskan lahan seluas 291 Ha di Divisi 5 pada Mei 2025 lalu.
Sidang Prapid ini telah berlangsung selama empat hari berturut-turut sejak Senin (20/4/3026).
Setelah mendengarkan keterangan saksi dan ahli, hakim menjadwalkan sidang lanjutan pada Jumat esok dengan agenda pembacaan kesimpulan dari kedua belah pihak. (AH)
