MEDAN (HARIANSTAR.COM) – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Medan seakan acuhkan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan ,tentang informasi publik terkait beberapa objek tanah dan bangunan milik ahli waris Ferdinand Sitepu, warga Sei Padang, Kel PB Selayang I, Kec Medan Selayang.
Hal itu membuat Supesoni Mendrofa, SH, selaku kuasa hukum Ferdinand Sitepu kepada wartawan, Rabu (18/9/2024) angkat bicara.
Menurut Supesoni Mendrofa, SH, bahwa klientnya Ferdinand Sitepu, salah seorang anak dan ahli waris dari Almarhum Drs Peringeten Sitepu dan Rasmin br Bangun.
Supesoni mengatakan bahwa pihaknya sejak tahun 2021 telah meminta pihak BPN Kota Medan untuk memberikan informasi publik mengenai Objek-objek tanah kosong maupun tanah yang berdiri bangunan milik dari Almarhum Drs Peringeten Sitepu yang telah meninggal pada tanggal 21 Oktober 1991 di Jakarta dan dikuburkan pada tanggal 23 Oktober 1991 di Medan dan istrinya Rasmin br Bangun yang sejak dulu telah mengalami sakit.
“Kita minta BPN Kota Medan secara lisan dan tulisan, agar memberikan informasi publik beberapa objek-objek tanah kosong maupun tanah yang berdiri bangunan milik orangtua klient kami, tapi permintaan itu seakan tidak digubris, makanya pihak kami menyurati Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Sumatera Utara, sehingga tanggal 15 Oktober 2021, KIP Prov Sumut memberikan Surat Putusannya Nomor 32/PTS/KIP-SU/X/2021, agar BPN Medan dapat memberikan informasi mengenai Objek objek tqnah/bangunan milik orangtua klient kami, ” Katanya.
Namun putusan KIP Prov Sumut yang diterima pihak BPN Kota Medan, tak juga memberikan informasinya, baik lisan maupun tulisan, sehingga Supesoni Mendrofa, SH, selaku kuasa hukum Ferdinad Sitepu, mengajukan permohonan penetapan eksekusi putusan KIP ke PTUN Medan.
“Saat ini, sudah ada 2 surat yang kami PTUN Medan kan yang masing masing berbeda-beda objek-objek tanah dan bangunannya, Keduanya Ketua PTUN Medan telah mengeluarkan Penetapan agar pihak BPN Kota Medan memberikan informasi publik mengenai hal itu, Putusan KIP Prov Sumatera Utara Nomor 32/PTS/KIP-SU/X/2021, tanggal
15 Oktober 2021, PTUN Kota Medan mengeluarkan Penetapan Nomor :2/EKS/2024/PTUN.MDN, tanggal 23 Febuari 2024 dan Putusan KIP Prov Sumatera Utara, Nomor 31/PTS/KIP-SU/I/2024, Tanggal 16 Januari 2024, PTUN Medan mengeluarkan Penetapan Nomor 5/EKS/2024/PTUN.MDN, tanggal 6 Mei 2024, keduanya mengabulkan permintaan klient kami agar BPN Kota Medan memberikan informasi tersebut, karena hal itu bersifat informasi publik, ” Ungkap Supesoni Mendrofa, SH.
Lanjut Supesoni Mendrofa, SH kembali menuturkan bahwa pihak BPN Kota Medan seakan mengacuhkan dan tidak menggubris perintah PTUN Medan sehubungan dengan penetapan Eksekusi Putusan KIP.
“Apa musti Tuhan kita suruh turun ke BPN ?. Wajar jika kita menduga bahwa beberapa objek tanah dan bangunan yang tak diberikan informasinya oleh BPN Kota Medan kepada kami, adanya dugaaan BPN Kota Medan seperti ada hal yang ditutup-tutupi, ” Tuturnya.
Mengakhiri, Pria yang berkantor di Jalan Merbabu Medan ini kembali menegaskan bahwa pihaknya telah melayangkan surat ke DPRD Sumut, agar melakukan RDP terhadap pihak BPN Kota Medan, terkait Penetapan eksekusi putusan KIP PTUN Medan yang tidak digubris tersebut, serta dalam waktu dekat ini kita akan melakukan upaya hukum terhadap BPN Kota Medan berupa gugatan ke Pengadilan.
“Dikarenakan ada perbuatan melawan hukum,” Pungkasnya.(irwan)
