Medan – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Medan mengkritisi Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan 2025–2029, yang dinilai masih normatif dan kurang menghadirkan terobosan baru.
Ketua Fraksi Demokrat, H. Iswanda Ramli, SE, menyatakan bahwa meski penyusunan RPJMD sudah sistematis, namun belum terlihat adanya program yang signifikan. Menurutnya, dokumen tersebut masih menggambarkan rutinitas birokrasi tanpa kemajuan berarti.
“RPJMD harus mencerminkan kemauan politik wali kota untuk mewujudkan visi-misinya. Jangan hanya formalitas,” kata Iswanda kepada wartawan, Selasa (5/8/2025).
Pernyataan ini juga telah disampaikan Iswanda dalam rapat paripurna DPRD Medan, Senin (4/8/2025), yang dihadiri Wali Kota Rico Waas, Wakil Wali Kota Zakiyuddin Harahap, dan Sekda Wiriya Alrahman.
Fraksi Demokrat menekankan bahwa penyusunan RPJMD harus berpedoman pada RPJPD 2025–2045, demi mendukung tujuan pembangunan daerah yang berkeadilan dan menempatkan masyarakat sebagai pelaku sekaligus penerima manfaat pembangunan.
“Asas hak asasi dalam pembangunan harus diutamakan. Masyarakat bukan sekadar objek, tapi juga subjek pembangunan,” tegasnya.
Iswanda juga mendorong penggunaan kerangka analisis yang terintegrasi dengan RKPD, Renja SKPD, kebijakan umum anggaran, hingga APBD. Salah satu usulannya adalah menggunakan pembagian fungsi berdasarkan urusan wajib dan pilihan pemerintah daerah.
Terkait keuangan daerah, Demokrat menilai RPJMD tidak cukup hanya menyertakan komponen APBD seperti pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Harus ada informasi tentang kekayaan dan aset daerah sebagai dasar perencanaan pembangunan.
“Aset adalah modal penting dalam mewujudkan program pembangunan. Tanpa itu, arah pembangunan bisa melenceng dari visi kepala daerah,” tambah Iswanda.
Ia juga menyoroti belum optimalnya pendapatan daerah dan meminta Wali Kota menjadikannya perhatian serius agar RPJMD benar-benar bisa diimplementasikan secara efektif.
Sebagai penutup, Iswanda yang juga Ketua DPC Partai Demokrat Kota Medan, menekankan bahwa meskipun RPJMD tidak harus sama secara redaksional dengan RPJPD, tetapi harus sejalan dalam prinsip, arah, dan semangat pembangunan.
“Demokrat mengingatkan pentingnya perhatian pada sektor kesehatan dan pendidikan yang merata dan berkualitas. Ini harus menjadi prioritas dalam RPJMD,” pungkasnya. (Fs)
