LANGKAT (HARIANSTAR.COM) – Pemerintah Kabupaten Langkat di bawah kepemimpinan Plt Bupati Langkat, Tiorita Br. Surbakti terus mengintensifkan percepatan pemulihan masyarakat terdampak banjir.
Upaya dilakukan secara menyeluruh, mulai dari mengawal kepastian bantuan sosial, mempercepat perbaikan rumah warga, hingga memulihkan perekonomian masyarakat melalui bantuan bagi pelaku UMKM, Rabu (18/11/2026).
Dalam upaya memastikan bantuan sosial tepat sasaran, Kementerian Sosial RI melalui surat tanggapan atas permohonan klarifikasi dan percepatan administrasi bantuan korban banjir Kabupaten Langkat menyampaikan bahwa usulan bantuan tahap II sebanyak 61.547 kepala keluarga (KK) telah dinyatakan valid berdasarkan _By Name By Address_ (BNBA).
Kemensos menjelaskan, proses penganggaran masih berjalan melalui pengusulan revisi Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) kepada Bappenas untuk penambahan kuota atau plafon anggaran. Dalam rapat koordinasi Satgas PRR pada 22 Oktober 2026, turut disampaikan usulan anggaran sebesar Rp4,249 triliun sebagai dasar pengajuan tambahan plafon bagi seluruh data usulan kabupaten/kota.
Sementara itu, berdasarkan surat BPS Kabupaten Langkat tertanggal 20 Oktober 2026, dari 12.456 keluarga yang memerlukan pemadanan data, sebanyak 7.400 keluarga berhasil diverifikasi dan diusulkan kembali, sedangkan 5.056 keluarga lainnya masih memerlukan penyelesaian administrasi. Proses pemadanan ini menjadi bagian penting untuk memastikan penyaluran bantuan sesuai data dan tepat sasaran.
Mengawal proses tersebut, Tiorita telah melakukan berbagai langkah konkret, di antaranya berdialog dengan perwakilan masyarakat, berkoordinasi dengan Satgas PRR di Kantor Gubernur Sumatera Utara, memfasilitasi penjelasan pemerintah pusat kepada masyarakat di Besitang, hingga melakukan audiensi langsung dengan BPS RI dan Satgas PRR di Jakarta guna mendorong percepatan validasi data dan kepastian bantuan.
Di sektor perumahan, Tiorita juga turun langsung meninjau program stimulan perbaikan rumah korban banjir di Kecamatan Pangkalan Susu pada 1 Oktober 2026. Di wilayah tersebut tercatat 84 rumah penerima bantuan, terdiri atas 41 rumah rusak ringan, 25 rusak sedang, dan 18 rusak berat.
Secara keseluruhan, hingga November 2026, Pemkab Langkat telah menyalurkan bantuan perbaikan untuk 650 unit rumah dengan kategori rusak ringan dan rusak berat sebagai bagian dari upaya membantu masyarakat kembali memiliki hunian yang layak.
Sementara untuk pemulihan ekonomi, Pemkab Langkat telah merealisasikan bantuan Presiden kepada 9.393 pelaku UMKM terdampak banjir yang tersebar di 16 kecamatan. Masing-masing penerima memperoleh bantuan sebesar Rp3 juta, sehingga total bantuan yang disalurkan mencapai Rp28,179 miliar. Penyerahan bantuan tersebut dilaksanakan pada 11 November 2026.
Berbagai langkah tersebut menunjukkan bahwa percepatan pemulihan pasca banjir tidak hanya dilakukan melalui koordinasi dan pengusulan administrasi, tetapi juga dengan pengawalan langsung, pemantauan lapangan, serta realisasi bantuan yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
Meski demikian, Pemkab Langkat menyadari masih terdapat sejumlah kebutuhan yang memerlukan penyelesaian, terutama kepastian bantuan jaminan hidup, stimulus ekonomi, pemenuhan isi hunian, serta pembangunan rumah bagi warga yang mengalami kerusakan berat.
Karena itu, koordinasi dengan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, BPS, dan Satgas PRR akan terus diperkuat agar seluruh tahapan bantuan memperoleh kejelasan dan dapat direalisasikan sesuai ketentuan.
Pemkab Langkat berkomitmen untuk terus mengawal seluruh proses pemulihan hingga masyarakat terdampak dapat kembali menjalani kehidupan secara layak, menempati hunian yang aman, serta membangun kembali perekonomian keluarga.
Bagi Pemkab Langkat, pemulihan pasca bencana bukan sekadar menyelesaikan persoalan administrasi dan anggaran, melainkan memastikan masyarakat mendapatkan kepastian bantuan dan kesempatan untuk bangkit kembali.(Rudi)
















