P.SIDIMPUAN (HARIANSTAR.COM) –
Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kota Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2027 kembali diwarnai dinamika politik internal DPRD.
Perbedaan pandangan antara kelompok 13 dan kelompok 17 anggota DPRD menjadi sorotan dalam rapat paripurna yang digelar, Rabu (19/11/2026).
Belum tercapainya kesepahaman di antara kedua kelompok tersebut memperlihatkan bahwa persoalan internal lembaga legislatif masih menjadi tantangan dalam menuntaskan pembahasan anggaran daerah.
Situasi ini tidak hanya menyangkut perubahan jadwal pembahasan, tetapi juga berkaitan dengan komunikasi, mekanisme pengambilan keputusan, serta kesepakatan di antara sesama anggota DPRD.
Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan, Srifitrah Munawaroh dalam penjelasannya menyampaikan, perubahan jadwal pembahasan R-APBD merupakan tindak lanjut keputusan rapat pimpinan DPRD bersama pimpinan fraksi pada 16 November 2026.
Ia menjelaskan, berdasarkan keputusan Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kota Padangsidimpuan Nomor 9 Tahun 2026, pembahasan APBD semula dijadwalkan dimulai 12 November 2026 melalui penyampaian nota keuangan, dilanjutkan jawaban Wali Kota pada 13 November, pembahasan di Badan Anggaran, hingga pengambilan keputusan tingkat II pada 24 November 2026.
Namun, agenda tersebut mengalami hambatan lantaran rapat paripurna tidak memenuhi kuorum meskipun telah dilakukan penundaan sesuai ketentuan tata tertib DPRD.
“Mengacu pada Pasal 95 ayat (6) Peraturan DPRD Kota Padangsidimpuan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD, apabila kuorum tetap tidak terpenuhi setelah penundaan, pengambilan keputusan diserahkan kepada pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi,” jelas Srifitrah.
Atas dasar ketentuan tersebut, rapat pimpinan DPRD bersama pimpinan fraksi pada 16 November 2026 menyepakati perubahan jadwal. Penyampaian nota keuangan Ranperda APBD ditetapkan pada 19 November 2026, dilanjutkan jawaban Wali Kota pukul 20.00 WIB. Sementara pengambilan keputusan tingkat II dijadwalkan pada 27 November 2026 pukul 14.00 WIB.
Rapat tersebut disebut dihadiri sejumlah pimpinan fraksi, yakni Fraksi Golkar, PDI Perjuangan, Gerakan Kebangkitan, serta perwakilan Fraksi PKB.
Dalam rapat paripurna, perbedaan pandangan sejumlah anggota DPRD kembali mencuat. Sebagian anggota meminta agar perubahan jadwal tidak mengabaikan kesepakatan bersama maupun aspirasi anggota dewan.
Marataman Siregar, yang mewakili 17 anggota DPRD penandatangan tuntutan internal, menegaskan bahwa aspirasi yang disampaikan bukan bertujuan memperpanjang persoalan.
Menurutnya, hal tersebut merupakan bentuk introspeksi sekaligus upaya memperbaiki komunikasi antara pimpinan dan anggota DPRD.
Ia berharap seluruh agenda yang tertunda dapat diselesaikan melalui komunikasi dan kesepahaman bersama. Sebab, kepentingan utama DPRD adalah memastikan pembahasan APBD benar-benar berpihak kepada masyarakat.
Sementara itu, anggota DPRD dari Fraksi Golkar, Dewi Fortuna, menegaskan bahwa keputusan rapat pimpinan dan pimpinan fraksi pada 16 November harus menjadi pedoman karena telah dilaksanakan melalui mekanisme tata tertib DPRD.
Di sisi lain, anggota DPRD dari Fraksi Gerakan Kebangkitan, Khoiruddin Siagian, mengingatkan bahwa setiap keputusan dalam rapat paripurna harus benar-benar mencerminkan suara anggota dewan.
Menurutnya, apabila kesepakatan bersama tidak tercapai, mekanisme pengambilan keputusan melalui voting dapat ditempuh sesuai tata cara persidangan.
Ketua Fraksi Partai Golkar, Purnadi, SE, juga mengungkapkan bahwa meskipun terdapat perbedaan pandangan, pembahasan APBD harus tetap dilanjutkan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Ia mengingatkan bahwa waktu semakin terbatas, mengingat batas waktu penetapan APBD Tahun Anggaran 2027 pada 30 November 2026 semakin dekat.
Kepentingan Masyarakat Jangan Menjadi Korban
Persoalan internal antara pimpinan dan anggota DPRD diharapkan dapat diselesaikan melalui forum tersendiri tanpa menghambat agenda pembahasan anggaran daerah.
Pasalnya, APBD merupakan instrumen penting dalam menentukan arah pembangunan, pelayanan publik, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat Kota Padangsidimpuan pada tahun 2027.
Perbedaan pandangan dalam lembaga legislatif merupakan bagian dari dinamika demokrasi. Namun, perbedaan tersebut seharusnya tidak mengorbankan kepentingan masyarakat yang menunggu kepastian program dan kebijakan pembangunan daerah.
Kini, publik menantikan langkah konkret seluruh unsur DPRD untuk menemukan titik temu, menyelesaikan persoalan internal, dan memastikan pembahasan R-APBD 2027 dapat dituntaskan sesuai ketentuan.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Wali Kota Padangsidimpuan Letnan Dalimunthe, Sekretaris Daerah Rahmat Marzuki Nasution, para staf ahli, asisten, pimpinan OPD, serta seluruh Camat se-Kota Padangsidimpuan. (Indra)
















