MALANG (HARIANSTAR.COM) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama International Labour Organization (ILO) meluncurkan Sistem Enterprise Resource Planning (ERP) dan program akses keuangan inklusif bagi peternak sapi perah di Jawa Timur. Inisiatif ini bertujuan mengatasi hambatan akses pembiayaan formal yang selama ini dihadapi peternak akibat keterbatasan data usaha, sekaligus mendorong digitalisasi dan penguatan ekosistem peternakan sapi perah yang lebih produktif dan berkelanjutan.
Peluncuran program yang berlangsung di Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Kamis (11/6), merupakan bagian dari implementasi program PROMISE 2 IMPACT. Program tersebut merupakan kolaborasi antara ILO, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan OJK yang didukung Pemerintah Swiss melalui State Secretariat for Economic Affairs (SECO).
Melalui program ini, para pemangku kepentingan berupaya memperluas akses keuangan, mendorong digitalisasi, memperkuat rantai nilai usaha, serta meningkatkan kualitas dan keberlanjutan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia.
Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) OJK, Adi Budiarso, mengatakan program tersebut lahir dari kebutuhan untuk menjawab tantangan yang selama ini dihadapi peternak dalam mengakses pembiayaan formal.
Menurut Adi, banyak peternak kesulitan memperoleh akses pembiayaan karena adanya asimetri informasi, seperti keterbatasan data yang valid, profil usaha yang belum jelas, kapasitas produksi yang tidak terdokumentasi dengan baik, hingga kondisi keuangan peternak yang belum tercatat secara sistematis.
“Peternak kerap menghadapi hambatan dalam mengakses pembiayaan formal akibat keterbatasan data usaha yang valid dan terdokumentasi dengan baik,” ujar Adi.
Untuk menjawab tantangan tersebut, OJK melalui Pusat Inovasi OJK Infinity bersama ILO membangun program digitalisasi ekosistem sapi perah yang bertumpu pada dua fondasi utama, yakni penguatan ekosistem usaha berkelanjutan dan pembangunan infrastruktur digital yang andal.
Melalui sistem ERP, data produksi, keuangan, dan operasional koperasi dapat terdokumentasi secara sistematis dan real time. Kehadiran sistem ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kapasitas produksi, kualitas usaha, serta kondisi keuangan peternak.
Adi menjelaskan, integrasi ERP dengan layanan Pemeringkat Kredit Alternatif (PKA) dan Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan (PAJK) menjadi langkah strategis untuk menjembatani peternak dengan ekosistem jasa keuangan formal.
“Melalui data yang dihasilkan sistem ERP, pemeringkat kredit alternatif dapat membangun profil kredit peternak secara lebih objektif, akurat, dan inklusif. Bersama Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan, sistem ini menjadi jembatan yang menghubungkan peternak rakyat dengan layanan jasa keuangan formal yang sesuai kebutuhan,” katanya.
Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor-Leste, Simrin Singh, menilai transformasi digital memiliki peran penting dalam memperkuat ketahanan usaha dan memperluas akses ekonomi masyarakat.
Menurutnya, digitalisasi mampu meningkatkan produktivitas, memperluas akses pembiayaan, memperkuat ketahanan usaha, serta menciptakan peluang kerja yang lebih baik.
“Kolaborasi ini menunjukkan bagaimana inovasi, kebijakan publik, dan kemitraan multipihak dapat berjalan bersama untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif,” ujarnya.
Sementara itu, Duta Besar Swiss untuk Indonesia, Timor-Leste, dan ASEAN, Olivier Zehnder, menegaskan bahwa penguatan pelaku usaha lokal merupakan fondasi penting bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan.
Ia menyebutkan, akses terhadap informasi, teknologi, dan layanan keuangan yang lebih baik akan meningkatkan kapasitas peternak untuk berinvestasi, meningkatkan produktivitas, serta berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi daerah.
“Kami bangga dapat mendukung kemitraan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” kata Olivier.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, yang mewakili Gubernur Jawa Timur, menyampaikan bahwa sektor sapi perah memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional sekaligus menggerakkan perekonomian daerah.
Menurutnya, penguatan sektor sapi perah tidak hanya bertujuan meningkatkan produksi susu, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan peternak, memperkuat koperasi, serta membangun ekonomi pedesaan yang lebih tangguh.
“Melalui digitalisasi dan perluasan akses keuangan, kita sedang membangun fondasi baru bagi pertumbuhan sektor peternakan yang lebih modern, produktif, dan berdaya saing,” ujarnya.
Peluncuran ini menandai keberhasilan pengembangan sistem ERP yang telah terintegrasi dengan layanan Pemeringkat Kredit Alternatif pada tiga koperasi sapi perah prioritas di Jawa Timur, yakni Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung, Koperasi Peternak Sapi Perah Setia Kawan (KPSP Setia Kawan), dan KPUD Tani Wilis.
Ketiga koperasi tersebut mencakup lebih dari 10.000 anggota yang diharapkan memperoleh manfaat dari kemudahan akses pembiayaan dan penguatan tata kelola usaha melalui digitalisasi.
Sebagai tindak lanjut, OJK juga menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama berbagai pemangku kepentingan untuk mendukung perluasan implementasi program ke seluruh wilayah Jawa Timur. Keberhasilan penerapan program di tiga koperasi tersebut diharapkan dapat menjadi model yang direplikasi pada sektor dan daerah lain di Indonesia.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Malang Sanusi, Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Perlindungan Pekerja Migran Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Leontinus Alpha Edison, Plh Kepala Kantor OJK Provinsi Jawa Timur Horas V.M. Tarihoran, Kepala Kantor OJK Malang Farid Faletehan, Kepala Kantor OJK Jember Aris Budiman, serta perwakilan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, koperasi, dan industri jasa keuangan.
