MEDAN (HARIANSTAR.COM) – Empat terdakwa kasus korupsi pembangunan Gedung Balei Merah Putih di Kota Pematangsiantar mulai diadili dan menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan dari jaksa penuntut umum (JPU), Jumat (22/8/2025).
Keempat terdakwa tersebut, yaitu Hairullah B. Hasan selaku Direktur Utama (Dirut) PT Tekken Pratama (TP), Heriyanto selaku Direktur PT TP, Hary Gularso selaku tenaga ahli PT TP, dan Safnil Wizar selaku Dirut PT Inti Kharisma Wasantara sekaligus konsultan pengawas.
Keempatnya didakwa oleh JPU pada Kejaksaan Negeri Pematangsiantar melakukan tindak pidana korupsi pembangunan Gedung Balei Merah Putih tahun 2017 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 4,4, miliar.
“Dakwaan primer, perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang (UU) No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” ucap JPU Kurniawan Sinaga di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan.
Selain itu, jaksa juga menjerat keempatnya dengan dakwaan subsider, yakni Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Adapun kasus ini bermula pada 2016 saat PT Telkom Indonesia menunjuk PT Graha Sarana Duta (GSD) yang merupakan anak usaha dari PT Telkom Indonesia untuk mengerjakan pembangunan Gedung Balei Merah Putih.
Namun, seluruh pekerjaan justru dialihkan ke PT TP melalui kontrak kerja No. 15l/HK.810/GSD-000/2017 tertanggal 21 April 2017 dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp 51,9 miliar.
Atas dakwaan tersebut, para terdakwa tak mengajukan nota keberatan (eksepsi) sehingga majelis hakim diketuai Hendra Hutabarat menunda dan akan kembali melanjutkan persidangan pada Rabu (27/8/2025) mendatang dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi. (RED)
