MADINA (HARIANSTAR.COM) – Selama 18 bulan kasus dugaan penganiayaan ‘mengendap’ dan tidak ada perkembangan, korban penganiayaan akan menempuh upaya hukum Praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Mandailing Natal.
“Iya benar, saya akan menempuh upaya hukum Praperadilan ke PN Mandailing Natal. Saya akan memprapidkan Kasat Reskrim, Kapolres Madina dan juga Kapoldasu”, tegas korban penganiayaan Khoiruddin kepada wartawan, Kamis (12/11/2026).
Khoiruddin mengatakan, permohonan praperadilan segera akan dilayangkan ke PN Mandailing Natal. “Secepatnya kita akan daftarkan,” jelasnya.
Secara tegas korban/pelapor menyampaikan kepada wartawan, bahwa jalan menempuh praperadilan ini dilakukannya diduga akibat adanya sejumlah prosedur hukum yang tidak sesuai menurutnya, termasuk lebih dulunya terbitnya surat perintah penangkapan bernomor: SP-Kap/90/VII/RES.1.6./Reskrim, melakukan penangkapan terhadap tersangka atas nama terlapor/MRS (inisial) alamat Desa Suka Ramai Kecamatan Panyabungan Utara, dimana surat penangkapan tersebut hanya memuat bulan dan tahunnya saja tanpa tanggal surat, yaitu Juli 2026.
Sedangkan surat penetapan tersangka terhadap terlapor bernama RS bernomor: B/886/XI/RES.1.6./2026/Reskrim baru dikeluarkan pada tanggal 10 November 2026 sesuai tercatat pada Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP).
“Awalnya kami bingung, kami melihat adanya surat perintah penangkapan yang diterbitkan pada bulan Juli 2026 tanpa mencantumkan tanggal surat. Tapi sebelumnya kami tidak pernah menerima SP2HP tentang hasil gelar perkara dan penetapan tersangka, lalu kami menemui pihak penyidik dan mempertanyakan hal itu, awalnya penyidik mengatakan bahwa kami tidak berhak menerima surat itu, tapi kemudian akhirnya dikeluarkan juga Surat Penetapan Tersangkanya. Apakah wajar, lebih dulu surat penangkapan diterbitkan sementara surat penetapan tersangka belum kami terima. Anehnya lagi, surat penangkapan diterbitkan bulan Juli 2026, sementara surat penetapan tersangka diterbitkan tanggal 10 November 2026,” sebut Khoiruddin.
Menurutnya, Berdasarkan KUHAP Baru (UU No. 20 Tahun 2025) serta aturan manajemen penyidikan Polri, penyidik wajib melalui tahapan berikut secara berurutan:
Penetapan Tersangka Terlebih Dahulu. Penyidik harus mengumpulkan minimal dua alat bukti yang sah (dan biasanya melalui gelar perkara serta pemeriksaan calon tersangka) sebelum menerbitkan Surat Penetapan Tersangka. Surat ini wajib diberitahukan kepada yang bersangkutan paling lambat satu hari sejak dikeluarkan.
Penerbitan Surat Perintah Penangkapan. Setelah status tersangka sah, barulah penyidik berwenang menerbitkan Surat Perintah Penangkapan (disertai surat tugas). Di dalam surat perintah penangkapan tersebut bahkan diwajibkan tercantum identitas tersangka dan uraian singkat perkara. Artinya, secara administratif dan hukum, status tersangka harus sudah melekat sebelum seseorang ditangkap.
Karena itu korban mengatakan bahwa pihaknya saat ini sedang mempersiapkan Laporan Pengaduan ke Divisi Propam Mabes Polri dan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto.
“Selain ke Propam Mabes Polri kita juga akan mengadukan lambannya kasus ini ke bapak Kapolri”, ucapnya.
Ia, lanjutnya ingin tau seperti apa realisasi motto Polri dengan slogan Polisi Bersama Masyarakat, terkait kasus dugaan penganiayaan dirinya yang sudah berjalan 18 bulan, namun pelaku masih bebas berkeliaran seolah tak tersentuh hukum alias kebal hukum.(AFS)
