MEDAN (HARIANSTAR.COM) – DSP Law Firm, selaku kuasa hukum anggota DPRD Deli Serdang, Dr Misnan Aljawi SH MH, memberi peringatan terbuka terhadap sejumlah media siber (online), di antaranya Kompas Teropong, GeberNews.com, Sikumbang News, Tribuneindonesia.com, dan pengelola akun Instagram “Medanberita” (“MEDAN TKP”).
Peringatan yang sama berlaku bagi siapa pun yang ikut menyebarkan tuduhan rumah pribadi Dr Misnan Aljawi, tidak berizin.
Ditegaskan, tuduhan yang dilontarkan media-media tersebut tidak benar. Rumah milik Dr Misnan Aljawi tersebut memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Nomor SK-PBG-120726-20102025-001 tanggal 20 Oktober 2025. PBG itu diterbitkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Deli Serdang atas nama Bupati Deli Serdang melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG).
“Izinnya ada, sah, dan terbit hampir setahun sebelum tuduhan ini disebarkan. Tidak seorang pun dari mereka bertanya kepada klien kami atau kepada dinas penerbitnya. Mereka memilih menayangkan dahulu dan memeriksa belakangan. Sekarang mereka harus menanggung akibatnya,” kata Dedi Suheri SH dari DSF Law Firm selaku kuasa hukum Dr Misnan Aljawi, Jumat (2/10/2026).
Disebutkannya, somasi telah dilayangkan. Waktu yang diberikan adalah 1 x 24 jam. Tuntutan yang disampaikan, antara lain empat media siber memuat Hak Jawab secara utuh, menautkannya pada berita semula, dan mencantumkan catatan koreksi.
Untuk Pengelola akun Instagram “Medanberita” menghapus unggahannya dan memuat klarifikasi.
“Kelima pihak itu telah disomasi. Tuntutannya tidak dapat ditawar. Tenggatnya 1 x 24 jam sejak surat diterima. Tidak ada somasi kedua. Semua pihak berhenti menayangkan apa pun tentang klien kami tanpa konfirmasi,” tegasnya.
LAPORAN POLISI SUDAH DISIAPKAN
Lebih lanjut disampaikan, terhadap pembuat dan penyebar tuduhan di media sosial, Dr Misnan Aljawi akan mengadu ke kepolisian dengan dasar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu Undang-Undang (UU) No.1 Tahun 2023, antara lain Pasal 433 ayat (2), pencemaran dengan tulisan atau gambar yang disiarkan di muka umum: penjara paling lama satu tahun enam bulan atau denda paling banyak kategori III.
Kemudian, Pasal 434 ayat (1), fitnah: penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak kategori IV, dan Pasal 441 ayat (1): pidana itu dapat ditambah sepertiga karena dilakukan dengan sarana teknologi informasi.
“Akun ‘Medanberita’ menulis ‘TIDAK MEMILIKI IZIN’ sebagai fakta. Itu bukan pertanyaan dan bukan dugaan. Itu tuduhan, dan tuduhan yang tidak benar ada pasalnya,” ungkap Dedi.
Terhadap empat media siber, kuasa hukum menempuh UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers lebih dahulu. Perusahaan pers yang tidak melayani Hak Jawab diancam pidana denda paling banyak Rp500 juta menurut Pasal 18 ayat (2).
Media yang mengabaikan tenggat akan diadukan ke Dewan Pers. Apabila Dewan Pers menilai tayangannya bukan karya jurnalistik, penanggung jawabnya akan diadukan dengan pasal pidana yang sama. Gugatan perdata atas kerugian nama baik menyusul.
BUKAN JURNALISME
Berita tertanggal 19 September 2026 itu, terang Dedi, mengakui sendiri, status PBG “masih perlu diverifikasi melalui instansi yang berwenang”. Berita tetap ditayangkan, lengkap dengan foto rumah.
Angka “puluhan miliar rupiah” dijadikan judul tanpa satu pun dasar penilaian. Dua media menyandingkan kata “anggaran” dengan rumah itu, seolah-olah rumah tersebut dibangun dengan uang negara. Seluruh berita bersumber dari satu pihak, Gerakan Rakyat Pejuang Keadilan (GRPK), dan isinya praktis sama di beberapa media pada hari yang sama.
Laman redaksi Kompas Teropong mencantumkan “Law Office GRPK Asosiates” sebagai penasihat hukum media itu.
“Narasumbernya GRPK, penasihat hukum medianya memakai nama GRPK. Silakan publik menilai sendiri independensinya,” kata Dedi.
HARTA SAH & SUDAH DILAPORKAN
Tanah dan bangunan itu adalah harta bersama Dr Misnan Aljawi dan istrinya, dan PBG tercatat atas nama istrinya. Tanah tempat rumah itu berdiri telah dilaporkan dalam Laporan Harta Kekayaan Pentelenggafa Negara (LHKPN) Dr Misnan Aljawi. Bangunan tersebut baru selesai setelah LHKPN terakhir disampaikan, sehingga akan dicantumkan pada periode pelaporan berikutnya sesuai ketentuan.
“Tanahnya sudah ada dalam LHKPN. Jadi, pertanyaan tentang ‘sumber dana’ itu dibangun di atas ketidaktahuan, atau kesengajaan. Kontrol sosial kami hormati. Fitnah kami lawan,” ujar Dedi.
“Ini peringatan pertama dan terakhir. Hapus, ralat, dan muat Hak Jawab hari ini juga. Lewat 1 x 24 jam, kami tidak lagi berkirim surat. Kami ke Dewan Pers dan ke kantor polisi,” tutupnya. (Ari)
