MEDAN (HARIANSTAR.COM) – Petani bawang di Sumatera Utara menyuarakan keresahan atas maraknya peredaran bawang impor ilegal yang dinilai merugikan petani lokal dan menyebabkan harga hasil panen anjlok. Kondisi ini mendorong Aliansi Petani Bawang Sumatera Utara (APBSU) menggelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk tuntutan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum.
Aksi tersebut akan berlangsung pada Selasa, 31 Maret 2026, di DPRD Sumut, Kantor Gubernur Sumut, dan Mapolda Sumut, mulai pukul 10.00 WIB hingga selesai.
Massa aksi terdiri atas petani bawang asal Tanah Karo dan sejumlah daerah lainnya. Turut bergabung mahasiswa dari berbagai kampus di Kota Medan, yang sebagian merupakan anak petani dan merasakan langsung beratnya perjuangan hidup di sektor pertanian.
Dalam beberapa hari terakhir, ditemukan peredaran bawang merah asal India yang diduga dialihkan ke pasar lokal dan beredar di sejumlah pasar tradisional di Kota Medan. Kondisi ini membuat harga dan daya saing bawang lokal semakin terpuruk.
Aksi ini merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang mengamanatkan bahwa negara wajib melindungi petani lokal serta mengatur peredaran dan impor komoditas agar tidak merugikan produksi dalam negeri.
Koordinator sekaligus penanggung jawab aksi, Sutra Sembiring, menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk perjuangan petani atas kondisi yang selama ini merugikan mereka.
“Kami turun langsung karena sudah terlalu lama petani dirugikan. Bawang impor ilegal ini nyata menghancurkan harga di lapangan. Jika dibiarkan, petani bisa mati perlahan,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa pihaknya mendesak pemerintah untuk segera bertindak.
“Kami mendesak pemerintah untuk segera turun langsung ke lapangan dan mengambil tindakan tegas tanpa kompromi terhadap peredaran bawang impor ilegal yang tidak hanya merugikan petani, tetapi juga berdampak pada kerugian negara,” ujarnya. (TK-1)
