MEDAN (HARIANSTAR.COM) – Badan Pusat Statistik (BPS) menyambut baik rencana revisi Undang-Undang Statistik Nasional agar masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas. Dukungan ini disampaikan Inspektur Utama BPS RI, Dadang Hardiwan dalam kunjungan kerja Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), Cucun Ahmad Syamsurizal di Kantor BPS Sumatera Utara pada Jumat (15/11) sore.
Hadir dalam kunjungan tersebut anggota DPR RI, serta anggota DPRD Sumut dan DPRD Kota Medan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Selain itu, turut hadir Direktur Pengelolaan Logistik dan Peralatan BNPB RI Nadhirah Seha Nur dan Kepala BPBD Sumut Tuahta Rahmajaya.
Inspektur Utama BPS, Dadang Hardiwan, menjelaskan bahwa BPS selama ini beroperasi berdasarkan UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik. ” Selain sensus penduduk, ekonomi, dan pertanian, BPS juga melakukan survei-survei tambahan untuk mengumpulkan data yang digunakan sebagai indikator utama pemerintah,” jelas Dadang.
Menurut Dadang, revisi ini juga mendukung pelaksanaan Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, yang menjadikan BPS sebagai pembina statistik sektoral. “Kami bertanggung jawab memastikan data yang dihasilkan kementerian dan lembaga lain memenuhi standar dan metadata yang sesuai,” katanya.
Dadang juga menyampaikan bahwa revisi UU Statistik telah melalui beberapa tahap pembahasan di DPR sebelumnya, namun belum selesai dan akan di-carry over dalam Prolegnas periode ini. “Harapan kami, dengan dukungan Wakil Ketua DPR RI yang sangat antusias, proses revisi ini bisa selesai pada 2025,” tambahnya.
Sementara Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal menegaskan bahwa momentum saat ini sangat tepat untuk mendorong revisi UU Statistik agar menjadi prioritas dalam Prolegnas. “Kami melihat bahwa revisi ini merupakan kebutuhan mendesak untuk memperkuat peran BPS dalam penyediaan data yang akurat dan terintegrasi. Visi kami sejalan dengan Presiden Prabowo, yakni memastikan satu data yang seragam di seluruh kementerian dan lembaga,” ujarnya.
Menurut Cucun, perbedaan data antara lembaga seringkali menyebabkan kebijakan yang tidak tepat sasaran. “Dengan adanya regulasi baru, BPS diharapkan dapat berfungsi lebih maksimal sebagai pembina statistik sektoral yang mengatur standarisasi data di berbagai instansi,” tambahnya.
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal menutup kunjungannya dengan menekankan pentingnya sinergi antara DPR dan BPS dalam mengawal revisi UU Statistik. “Data yang terintegrasi dan akurat akan menjadi dasar kebijakan yang lebih tepat sasaran, terutama dalam mengentaskan kemiskinan. Kami berharap revisi ini segera diselesaikan agar BPS dapat berfungsi lebih optimal,” ujarnya.
Sebelumnya pada pertemuan itu, Kepala BPS Sumut, Asim Sahputra, memaparkan data kemiskinan di provinsi Sumatera Utara. “Tingkat kemiskinan di Sumatera Utara per Maret 2024 berada di angka 7,99 persen, menurun dari 8,83 persen pada 2019. Namun, disparitas masih cukup tinggi di daerah seperti Kepulauan Nias yang mencapai lebih dari 15 persen,” ujar Asim.
BPS Sumut melakukan survei sosial ekonomi nasional (Susenas) dua kali dalam setahun untuk memotret tingkat kemiskinan di berbagai wilayah. “Data kemiskinan makro kami kumpulkan melalui Susenas, yang dilakukan pada Maret dan September setiap tahun. Kami juga sedang mengembangkan program implementasi Satu Data Indonesia untuk mengintegrasikan data mikro bantuan sosial,” jelas Asim.
