KARO (HARIANSTAR.COM) – Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka menjenguk puluhan siswa korban keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang masih menjalani perawatan di RS Efarina Etaham dan RSU Amanda Berastagi, Kabupaten Karo, Jumat (11/9/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Gibran menyampaikan permohonan maaf atas nama pemerintah kepada para korban dan keluarga.
“Atas nama pemerintah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya,” kata Gibran.
Gibran mengatakan, dirinya bertolak ke Kabupaten Karo setelah meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tiga provinsi di Kalimantan. Ia menegaskan, prioritas utama saat ini adalah memastikan pemulihan kesehatan para siswa agar dapat kembali mengikuti kegiatan belajar mengajar.
“Saya hadir di sini, kemarin saya dari Kalimantan baru mendarat tengah malam, karena saya sangat menyadari kesehatan anak-anak sangat penting. Dan saya akan berusaha semaksimal mungkin agar penanganan anak-anak bisa maksimal sehingga anak-anak bisa kembali pulih,” ungkapnya.
Saat bertemu sejumlah perwakilan orang tua korban keracunan MBG di RS Efarina, Gibran mendengarkan berbagai keluhan terkait kondisi anak-anak yang belum kunjung pulih, penanganan rumah sakit, biaya pengobatan, kompensasi bagi orang tua, serta korban yang dirujuk ke luar Kabupaten Karo.
“Semua keluhan serta masukan bapak ibu akan kita tindak lanjut,” tegas Gibran.
Para orang tua mempertanyakan kondisi kesehatan anak-anak yang belum sepenuhnya sembuh dan harus bolak-balik ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Mereka juga mempertanyakan kemungkinan pemberian kompensasi bagi orang tua yang tidak dapat bekerja selama mendampingi anak menjalani perawatan.
Selain itu, orang tua meminta agar biaya pengobatan korban keracunan MBG tidak dibebankan melalui BPJS Kesehatan. Mereka juga meminta pemerintah memastikan korban yang dirujuk ke luar Kabupaten Karo tetap mendapat penanganan secara menyeluruh hingga sembuh.
Menanggapi keluhan tersebut, Gibran memastikan pemerintah, termasuk Badan Gizi Nasional (BGN), akan bertanggung jawab terhadap penanganan kesehatan para korban hingga sembuh total. Ia menyebut kebutuhan obat, pemeriksaan lanjutan, hingga rujukan bagi pasien yang memerlukan penanganan lebih lanjut akan ditindaklanjuti dengan persetujuan orang tua.
“Tadi saya datangi semuanya. Keluhannya apa, butuh obat apa, atau butuh rujukan ke Jakarta atau Medan, akan kami penuhi. Yang terpenting kita harus memastikan anak-anak bisa sehat dan bersekolah kembali,” ucapnya.
Gibran juga mengatakan, pendataan terkait kompensasi bagi orang tua korban akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Ia juga menegaskan agar biaya penanganan korban keracunan tidak diklaim melalui BPJS Kesehatan.
“Saya juga sudah tekankan pelayanan RS, dan pasien yang ada dampak penyakit kronis dipicu oleh racun makanan, dua orang kita bawa ke Jakarta,” ujarnya.
Untuk memastikan pelayanan kesehatan para korban berjalan secara menyeluruh, Gibran meminta Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution segera melakukan pendataan terhadap seluruh korban.
“Pak Gubernur, data semua para korban,” tegas Gibran.
Selain pemulihan kesehatan, Gibran menyatakan tuntutan orang tua terkait kompensasi akan didata dan ditindaklanjuti.
“Nanti akan kita data semua,” katanya.
Sementara itu, terkait salah seorang siswi korban, Krismas Br Sihite, yang tengah menjalani perawatan di RS Haji Medan, Gibran memastikan penanganannya menjadi perhatian pemerintah.
Bobby Afif Nasution yang turut mendampingi kunjungan tersebut juga menegaskan pemerintah akan memastikan Krismas mendapatkan perawatan sebaik mungkin.
“Sudah-sudah, kita tangani. Semalam saya juga yang meminta korban dirujuk,” tegas Bobby.
Pelita Monald Ginting, S.Pd., salah satu perwakilan orang tua sekaligus saudara Krismas Br Sihite, mengatakan Wapres menyampaikan sejumlah hal saat dirinya mewakili orang tua korban untuk menyampaikan keluhan.
Menurut Monald, Gibran menyampaikan bahwa Gubernur Sumatera Utara akan mendata korban yang mengalami kondisi parah dan menindaklanjuti kompensasi bagi orang tua yang tidak dapat bekerja akibat mendampingi anak menjalani perawatan.
“Pak Gubernur akan mendata korban yang parah dan mengganti kerugian orang tua tidak bekerja lagi (kompensasi),” kata Monald menirukan pernyataan Gibran.
Selain itu, Gibran meminta rumah sakit meningkatkan pelayanan agar pasien mendapatkan penanganan hingga tuntas. Ia juga meminta biaya pengobatan korban keracunan tidak lagi diklaim melalui BPJS Kesehatan karena adanya batas waktu penanganan.
“Jangan lagi BPJS yang klaim biaya perobatan keracunan karena kalau klaim BPJS batasnya cuma tiga hari,” ujar Monald.
Monald mengatakan, Gibran juga memberikan perhatian terhadap Krismas Sihite yang telah dirujuk ke Medan. Selain itu, dua korban yang diduga mengalami gangguan saraf dan ginjal akan dibawa ke Jakarta dengan fasilitas dari Wapres.
“Krismas Sihite yang dirujuk ke Medan, diperhatikan. Dua orang yang diduga sakit saraf dan ginjal dibawa ke Jakarta difasilitasi Pak Wapres,” katanya.
“Itulah yang saya dengar beberapa poin yang disampaikan Pak Wapres saat kami bicara. Pak Wapres juga menegaskan bila seminggu masalah ini tidak tuntas, maka Wapres akan kembali datang ke Karo,” ujar Monald. (TK-1)
