LABURA (HARIANSTAR.COM) – Kabar dugaan praktik pungutan liar (pungli) di Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) belakangan mencuat dan menjadi perbincangan publik. Kabar yang beredar menyebutkan, dugaan pungli tersebut diduga berkaitan dengan kepentingan politik menjelang Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Sumatera Utara.
Informasi yang beredar menyebutkan bahwa dana dari dugaan pungli tersebut disinyalir digunakan untuk kepentingan politik Bupati Labuhanbatu Utara, Hendri Yanto Sitorus, yang disebut-sebut bakal maju sebagai calon Ketua DPD Partai Golkar Sumut, bersaing dengan Musa Rajekshah.
Sejumlah pihak menilai, kontestasi menuju kursi Ketua DPD Golkar Sumut tidak hanya membutuhkan kapasitas kepemimpinan dan wawasan politik, tetapi juga dukungan finansial yang besar. Kondisi inilah yang kemudian memicu berbagai spekulasi dan dugaan di tengah masyarakat.
Salah satu dugaan pungli yang mencuat terjadi di RSUD Aek Kanopan. Sebanyak 194 tenaga kesehatan berstatus honorer disebut-sebut diminta menyetor sejumlah uang agar dapat lolos sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Nilai yang beredar dalam informasi tersebut mencapai sekitar Rp5 juta per orang, dengan iming-iming dapat mengenakan seragam Korpri.
Bahkan, menurut keterangan seorang narasumber yang enggan disebutkan identitasnya, dugaan pungli tersebut tidak hanya terjadi di satu instansi, melainkan disebut-sebut hampir merata di sejumlah dinas. Narasumber tersebut juga mengaku adanya dugaan ancaman dan intimidasi terhadap para honorer yang tidak memenuhi permintaan tersebut, mulai dari pemindahan tugas ke wilayah terpencil hingga ancaman pemberhentian.
Menanggapi isu yang berkembang luas tersebut, Koordinator Gerakan Mahasiswa dan Pemuda (GEMPA) Sumatera Utara Reza Pahlevi meminta Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) untuk turun tangan dan melakukan penyelidikan secara menyeluruh.
“Kejatisu jangan tinggal diam. Isu ini sudah menjadi konsumsi publik dan menyangkut hajat hidup banyak orang. Perlu ada klarifikasi dan investigasi agar terang benderang,” ujar Reza dalam keterangannya.
Ia menegaskan, seorang pemimpin politik seharusnya menunjukkan kepekaan terhadap persoalan rakyat dan tampil di garis depan dalam menyelesaikan masalah, bukan justru menimbulkan polemik yang berpotensi merugikan masyarakat demi kepentingan politik pribadi.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara maupun pihak-pihak terkait lainnya untuk menanggapi tudingan tersebut.(Edi)
