MEDAN (HARIANSTAR.COM) – Kelompok Cipayung Plus melakukan demo di Mapolda Sumut, Kamis (1/2/2024).
Mereka mendesak Polda Sumut mengusut seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang sarat KKN di sejumlah Kabupaten/kota di Sumatera Utara.
Kelompok Cipayung plus yang terdiri organisasi mahasiswa, KAMMI, PMMI Sumut, HIMMAH Sumut, PMI Sumut dan PMKRI Sumut.
Kelompok Cipayung Plus yang dipimpin masing-masing ketua mendesak Polda Sumut mengusut selesai PPPK guru dan honorer di Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Batubara, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Langkat dan daerah lainnya.
Koordinator lapangan Wira Putra dan Koordinator aksi Agil secara bergantian dengan menggunakan pengeras suara melakukan orasi di pintu 1 depan Mapoldasu.
Mereka mengatakan, dalam proses perekrutan PPPK guru dan honorer ditemukan kecurangan seperti yang terjadi di Kab Madina, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Batubara dan Kabupaten Langkat.
“Kapolda harus menerima dan mendengarkan aspirasi kami dan segera mengusut tuntas kasus yang terjadi dan adanya praktik cawe – cawe agar Hukum tidak tumpul kebawah,” tegas mereka.
Mereka mengatakan, adanya tindakan pungli dan kutipan-kutipan terhadap calon maupun tenaga honorer guru yang di lakukan oleh pejabat tersebut.
Dengan sederet permainan yang terjadi, kata Kamaluddin Siregar selaku orator, Cipayung Plus meminta kepada Kapolda Sumut untuk memanggil dan memeriksa penanggung jawab rekrutmen PPPK yang ada di Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Langkat dan Kabupaten Batu Bara.
“Kapolda Sumut harus mengusut tuntas dugaan kecurangan rekrutmen PPPK yang terjadi di Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Labuhan Batu dan Kabupaten Batubara,” tegas Kamaluddin.
Mereka juga meminta tidak terjadi tebang pilih dalam melakukan proses hukum, mulai dari penyelidikan hingga penyidikan, sehingga kecurangan yang diusut bukan sekedar yang viral di media sosial.
“Kami juga mendesak Kapolda Sumut mengusut seluruh rekrutmen PPPK yang ada di Sumatera Utara yang kami juga menduga terjadi praktik korupsi dan nepotisme di dalamnya,” tukasnya.
Setelah membacakan pernyataan sikap dan tuntutannya, perwakilan massa aksi diterima penyidik Kanit 3 Subdit 3 Tipikor Direktorat Kriminal Khusus Mapolda Sumut AKP Rismanto Jaya Purba dan Panit 1 Zulkarnain Harahap.
“Kami dari Polda Sumut pasti akan sangat serius menangani apa yang saudara-saudara tuntut. Sebagai bukti keseriusan kami, saat ini tim kami sudah berada di Madina melakukan penyelidikan serta pulbaket,” kata AKP Rismanto Jaya.
Selain di Kabupaten Madina, ujar Rismanto, pihaknya juga akan melakukan penyelidikan di Kabupaten Batubara, Labuhan Batu dan Kabupaten Langkat.
“Kami sudah menetapkan Kadis Madina sebagai tersangka dan sudah melakukan gelar perkara menetapkan yang awal 1 orang dan saat ini sudah 6 orang yang menjadi tersangka dan di daerah lainnya juga akan kami tindak lanjuti,” terangnya.
Perwira balok tiga di pundaknya itu mengapresiasi Cipayung Plus yang mengawal kasus ini. “Kami akan tetap melakukan penyelidikan, menelusuri, mencar dan menetapkan tersangka,” pungkasnya.
Usai mendapat penjelasan dari penyidik Tipikor Ditreskrimsus, massa yang datang menggunakan kendaraan kembali dengan tertib. (Red)
