Medan – Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi PDI Perjuangan, Jusup Ginting Suka, SE, mendesak pemerintah pusat dan Presiden Prabowo Subianto untuk segera menetapkan status bencana nasional atas banjir bandang dan longsor yang melanda Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
Menurut Jusup, skala kerusakan di sejumlah wilayah mulai dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, daerah di Sumbar hingga Aceh—sudah berada pada level yang sangat serius dan membutuhkan intervensi pemerintah pusat secara penuh.
“Kalau kita lihat skala kerusakan akibat banjir bandang dan longsor di tiga provinsi itu sangat mengerikan. Warga kehilangan harta benda hingga tempat tinggal mereka hilang tersapu bencana,” ujar Jusup, Sabtu (6/12/2025).
Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan bahwa pemerintah kabupaten dan kota tidak akan mampu menangani bencana sebesar ini sendirian. Ia menilai penetapan status bencana nasional akan mempercepat mobilisasi anggaran, logistik, tenaga, hingga koordinasi lintas lembaga.
“Kabupaten tidak akan sanggup menangani ini sendiri. Pemerintah pusat harus turun tangan penuh untuk mengerahkan seluruh sumber daya ke wilayah yang terdampak,” tegasnya.
Jusup berharap pemerintah pusat segera mengambil langkah cepat agar proses evakuasi, pencarian korban, serta pemulihan infrastruktur dapat berjalan secara maksimal dan terkoordinasi. (Pnc-1)
