Medan – Fraksi Hanura-PKB DPRD Kota Medan mengkritisi sejumlah program dan kebijakan Pemerintah Kota (Pemko) Medan, mulai dari pelayanan kesehatan hingga program “zero lampu padam” yang dinilai belum berjalan maksimal.
Kritik tersebut disampaikan anggota DPRD Medan dari Fraksi Hanura-PKB, Hj. Roma Uli Silalahi, dalam pemandangan umum terhadap R-APBD Tahun Anggaran 2026 pada rapat paripurna DPRD Medan, Senin (22/9/2025).
Roma menilai, layanan kesehatan di Medan masih buruk. Banyak pengaduan masyarakat masuk, mulai dari dokter yang sering tidak berada di tempat di puskesmas pembantu, hingga pelayanan tenaga medis di RSUD Dr. Pirngadi dan RS Bachtiar Djafar yang dinilai kurang ramah terhadap pasien.
“Tentu saja, ke depan kami kuatir kondisi ini semakin parah bila tidak diantisipasi dengan berbagai inovasi,” ujar Roma.
Padahal, menurutnya, alokasi anggaran kesehatan Pemko Medan tahun 2026 cukup besar, yakni Rp1,2 triliun atau sekitar 17 persen dari total belanja APBD. “Asal saja Dinas Kesehatan mampu menggunakan anggaran dengan skala prioritas, maka pelayanan kesehatan bisa lebih prima,” tegasnya.
Selain kesehatan, Roma juga menyoroti program Wali Kota Medan Rico Waas terkait “zero lampu padam” untuk mengatasi kerusakan lampu jalan. Menurutnya, program tersebut belum terealisasi dengan baik karena masih banyak wilayah di Medan yang gelap gulita akibat lampu jalan mati.
“Ini memicu tindak kriminal, kecelakaan, hingga aksi begal. Warga jadi tidak nyaman. Kami minta penjelasan, apa yang akan dilakukan Pemko untuk menanganinya,” tambah Roma.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Medan Drs. Wong Cun Sen, didampingi Wakil Ketua Zulkarnaen dan Hadi Suhendra. Turut hadir Wali Kota Medan Rico Waas, Sekda Pemko Medan Wiria Alrahman, pimpinan OPD, camat, serta jajaran Sekretariat DPRD Medan. (Fs)
