MEDAN (HARIANSTAR.COM) – Sekitar 700 mahasiswa dan akademisi Universitas Sumatera Utara (USU) mengikuti kegiatan Literasi Keuangan Indonesia Terdepan (Like It) Series #8 yang digelar Kementerian Keuangan bersama Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Kamis (1/10/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Prof. Suhadji Hadibroto, Gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis USU tersebut mengangkat tema “Cerdas Finansial di Era Digital: Bijak Bertransaksi, Aman Berinvestasi”.
Selain memberikan edukasi mengenai pengelolaan keuangan di era digital, kegiatan tersebut juga menjadi sarana sosialisasi Savings Bond Ritel (SBR) seri SBR015T2 dan SBR015T4 kepada generasi muda.
Wakil Rektor III USU, Prof. Dr. Eng. Himsar Ambarita, S.T., M.T., mengatakan kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah merupakan komitmen untuk menghadirkan edukasi serta peningkatan kapasitas yang berkelanjutan bagi sivitas akademika dan masyarakat.
Menurutnya, kecerdasan finansial menjadi penting bagi generasi muda seiring semakin mudahnya akses terhadap teknologi dan berbagai produk keuangan digital.
Mahasiswa, katanya, perlu menjadi pengguna teknologi yang kritis dan tidak sekadar mengikuti tren media sosial ketika menentukan pilihan investasi.
“Melalui kerja sama strategis antara perguruan tinggi dan pemerintah ini, diharapkan terbangun ekosistem literasi keuangan yang sehat,” ujarnya.
Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya memiliki kemampuan akademik, tetapi juga mampu mengambil keputusan finansial secara rasional, memahami risiko, serta merencanakan masa depan dengan bijaksana.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), Ubaidi Socheh Hamidi, menekankan pentingnya peningkatan literasi keuangan generasi muda di tengah perkembangan ekosistem digital.
Menurutnya, masyarakat tidak cukup hanya mengetahui kemudahan mengakses produk keuangan, tetapi juga harus memahami risiko dan memastikan produk investasi yang dipilih legal.
Selain edukasi mengenai pengelolaan keuangan, kegiatan tersebut memperkenalkan fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta pengelolaan pembiayaan negara.
Masyarakat, termasuk mahasiswa, juga diperkenalkan dengan Surat Berharga Negara (SBN) Ritel sebagai salah satu instrumen investasi yang diterbitkan pemerintah sekaligus sarana partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan nasional.
Dalam sesi gelar wicara, peserta mendapatkan pemahaman mengenai berbagai aspek pengelolaan keuangan, mulai dari literasi keuangan, perlindungan dana simpanan oleh LPS, keamanan sistem pembayaran digital oleh BI, hingga panduan investasi dari OJK.
Peserta juga diingatkan untuk mengenali profil risiko sebelum berinvestasi serta memeriksa legalitas produk dan platform investasi guna menghindari investasi ilegal.
Sementara itu, DJPPR memaparkan karakteristik SBR015 yang terdiri dari SBR015T2 dan SBR015T4. Kedua seri tersebut merupakan Obligasi Negara tanpa warkat yang tidak dapat diperdagangkan dan tidak dapat dicairkan hingga jatuh tempo, kecuali melalui mekanisme early redemption sesuai ketentuan.
Masa penawaran SBR015 dibuka sejak 28 September 2026 pukul 09.00 WIB hingga 22 Oktober 2026 pukul 10.00 WIB.
SBR015T2 memiliki tenor hingga 10 Oktober 2028 dengan tingkat kupon 6,75 persen per tahun, sedangkan SBR015T4 jatuh tempo pada 10 Oktober 2030 dengan tingkat kupon 6,85 persen per tahun. Kupon dibayarkan setiap tanggal 10 setiap bulan, dengan pembayaran kupon pertama pada 10 Desember 2026.
Pemesanan SBR015 dapat dilakukan mulai dari Rp1 juta, sedangkan batas maksimal pemesanan SBR015T2 sebesar Rp5 miliar dan SBR015T4 sebesar Rp10 miliar.
Proses pembelian dilakukan secara daring melalui empat tahap, yakni registrasi atau pendaftaran, pemesanan, pembayaran, serta setelmen atau konfirmasi melalui sistem elektronik yang disediakan mitra distribusi yang terhubung dengan sistem e-SBN.
Masyarakat yang berminat juga dapat memperoleh informasi dan melakukan registrasi melalui mitra distribusi yang telah ditetapkan pemerintah.
Analis Keuangan Negara Ahli Madya Direktorat Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan, Chandra Akyun Singgih Wibowo, SST.AK., M.App.Ec dalam kesempatan itu juga menyampaikan literasi keuangan bukan sekadar merencanakan dan mengelola keuangan.
“Namun juga mengenal berbagai produk investasi, tetapi bagaimana masyarakat mampu memahami tujuan keuangan, karakteristik instrumen, serta risiko yang menyertainya sebelum mengambil keputusan,” ujarnya.
Melalui SBR015, pihaknya ingin mendorong masyarakat, khususnya generasi muda, untuk mulai berinvestasi secara cerdas pada instrumen yang legal dan memahami produknya dengan baik, sekaligus ikut berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan nasional.
Melalui Like It Series #8, pemerintah mendorong agar peningkatan literasi keuangan tidak berhenti pada pemahaman mengenai produk investasi, tetapi juga membentuk kebiasaan masyarakat untuk mengelola keuangan secara bijak, memahami risiko, dan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang memadai. (RED)
