SAMOSIR (HARIANSTAR.COM) – Ratusan masyarakat Kenegerian Sihotang yang terdampak banjir bandang beberapa waktu lalu, melakukan aksi damai di halaman Kantor Bupati Samosir, Senin (4/12/2023).
Ada beberapa tuntutan yang disampaikan antara lain penutupan PT. TPL yang melakukan penebangan pohon diatas kenegerian Sihotang diduga menjadi penyebab terjadinya banjir bandang.
Bupati Samosir Vandiko Gultom didampingi Wakil Bupati Drs. Martua Sitanggang, Asisten I dan II, pimpinan OPD terkait, yang langsung menemui massa.
Usai menyalurkan aspirasinya, beberapa perwakilan dari massa aksi diterima oleh Bupati bersama jajaran di Ruang Lobby Lantai II. Perwakilan masyarakat diantaranya Catur Sihotang, Marko Sihotang, Sartono Sihotang, Parasian Sihotang dan Chandra Sihotang.
Catur Sihotang bersama perwakilan lainnya menyampaikan aspirasi dan tuntutan diantaranya, agar Bupati melayangkan surat kepada Pemerintah Pusat untuk menutup operasional PT. TPL. Kemudian mengembalikan status Sitonggi-tonggi ke hutan lindung, dan meminta agar PT. TPL memberikan ganti rugi atas seluruh kerusakan yang terjadi akibat banjir bandang tersebut.
“Kami masyarakat Sihotang merasa cemas. Tolong kami diberikan kepastian apakah kami masih nyaman tinggal di Sihotang. Kami takut terjadi banjir susulan, mengingat saat ini musim penghujan,” katanya.
Menanggapi aksi ini, Bupati Samosir menyampaikan terimakasih atas aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat Kenegerian Sihotang.
“Kami sambut baik. Kami atas nama pemerintah turut prihatan atas kejadian bencana lalu. Maka, begitu mendengar terjadinya bencana itu, kami langsung hadir dilapangan, pertama untuk memastikan kondisi sebenarnya dan masyarakat mendapat perlindungan, serta mendapat bantuan makanan dan medis”, kata Bupati.
Menanggapi tuntutan masyarakat, Bupati Vandiko mengatakan, untuk menutup operasional PT. TPL bukan kewenangan Pemda, karena itu merupakan kewenangan pemerintah pusat. Akan tetapi, Bupati berjanji akan melayangkan surat tertulis kepada pemerintah atasan untuk permohonan melakukan investigasi secara menyeluruh penyebab terjadinya banjir bandang oleh tim independen, dan menyurati TPL untuk melakukan kajian dan mitigasi.
“Jika terbukti memang penyebabnya karena penebangan pohon oleh TPL, saya siap berada paling depan untuk menolak TPL. Ini komitmen dan tidak mau main-main,” tegasnya.
Bupati juga menyampaikan, bahwa sebelum terjadi banjir bandang di Kenegerian Sihotang, Pemkab Samosir sudah 2 melayangkan surat kepada TPL, yakni pada bulan Agustus 2023 dan Oktober 2023, agar menghentikan sementara aktifitas penebangan dan lebih dahulu melakukan kajian dan mitigasi di Sitonggi-tonggi.
“Pemkab Samosir berada dipihak masyarakat. Maka kita sepakat hari ini akan surati pemerintah atasan melakukan investigasi menyeluruh,” tukasnya.
Sementara itu, Wabup menambahkan, pemerintah saat ini mengutamakan dan fokus untuk pemulihan pasca bencana di Kenegerian Sihotang.
“Saya juga sepakat agar ijin TPL ditinjau kembali dan dilakukan evaluasi. Paling tidak kawasan yang berpotensi menimbulkan bencana agar dikeluarkan dari wilayah operasional TPL,” sebutnya. (JB Rumapea)
