KARO (HARIANSTAR.COM) – Warga Desa Partibi Lama, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, menolak pelaksanaan relokasi Lahan Usaha Tani (LUT) Tahap III bagi pengungsi korban erupsi Gunung Sinabung yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karo melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Karo.
Warga mempersoalkan pelaksanaan relokasi tersebut karena menilai proses hukum terkait lahan yang disengketakan masih berlangsung. Mereka meminta Pemkab Karo dan BPBD menunjukkan dokumen resmi dari pengadilan sebagai dasar pelaksanaan eksekusi lahan.
Adapun sejumlah desa yang menjadi lokasi penerima LUT Tahap III di antaranya Desa Suka Nalu dan Sigarang Garang, Kecamatan Naman Teran, serta Desa Mardingding, Kecamatan Tiganderket.
Salah seorang warga Partibi Lama berinisial KM (49) mengatakan, pihak yang mengklaim sebagai pendiri desa atau Simantek Kuta telah mengajukan permohonan kasasi secara elektronik dengan nomor perkara K2025/PTUN MDN.
Menurutnya, warga berharap Pemkab Karo menghormati proses hukum yang saat ini masih berjalan dan tidak melakukan tindakan sebelum adanya kejelasan putusan kasasi.
“Putusan kasasi dari Mahkamah Agung belum turun, tetapi mereka sudah melakukan eksekusi. Saat kami meminta surat eksekusi dari Pengadilan Negeri, pihak BPBD tidak dapat menunjukkan surat tersebut,” ujar KM.
Warga lainnya juga mengungkapkan adanya kerusakan tanaman milik masyarakat akibat pelaksanaan kegiatan di lokasi tersebut. Tanaman yang disebut mengalami kerusakan di antaranya nanas dan alpukat.
“Sudah ada sekitar satu hektare lahan yang rusak akibat kejadian tersebut. Kami akan terus memperjuangkan tanah kami,” ungkap warga lainnya.
Sebelumnya, Pemkab Karo melaksanakan relokasi LUT Tahap III bagi pengungsi korban erupsi Gunung Sinabung. Pelaksanaan relokasi tersebut disebut warga mengacu pada putusan Mahkamah Agung tahun 2026.
Namun, warga Partibi Lama masih mempersoalkan dasar pelaksanaan di lapangan dan meminta adanya kejelasan dokumen hukum terkait lahan yang disengketakan. (TK-1)
