PALAS (HARIANSTAR.COM) – Plt. Bupati Padang Lawas (Palas) drg. H. Ahmad Zarnawi Pasaribu menhhadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) dalam rangka Penyelamatan Keuangan Negara/Daerah di Provinsi Sumut di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro, Medan, Kamis (26/10/2023).
Selain Plt Bupati Palas, turut menghadiri acara Sekdakab Palas, kepala Inspektur, Kasat Reskrim Polres Palas mewakili Kapolres, Kajari Palas diwakili Kasi Pidsus, mewakili pimpinan DPRD Kabupaten Palas serta lainnya.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkomitmen menyelamatkan keuangan dan aset negara atau daerah. Selain menyelamatkan keuangan negara atau daerah, Pemprov Sumut juga berkomitmewn terus meningkatkan penghasilan asli daerah (PAD) Sumut.
Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Hassanudin menyampaikan, bahwasanya Pemprov Sumut memiliki beberapa fokus perhatian. Mulai dari penyelesaian sertifikasi tanah, optimalisasi pajak tambang Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), optimalisasi pajak pemanfaatan air bawah tanah, hingga pemanfaatan ruang di kawasan Danau Toba.
“Pemprov Sumut berkomitmen melakukan berbagai upaya dalam hal penyelamatan keuangan negara, oleh sebab itu Pemprov akan menjaga sinergi yang telah terbangun selama ini,” kata Hassanudin.
Kemudian penilai koordinasi dan sinergi sangat penting dilakukan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Apalagi tahun 2024 banyak agenda besar yang akan dilaksanakan sepanjang tahun.
“Koordinasi ini sangat penting dilakukan, hal ini bagi kami sangat strategis, mengingat tahun depan ada pelaksaaan pemilu dan pilkada serentak, Sumut juga menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional ke XXI,” lanjutnya lagi.
Diakhir sambutannya, Hassanudin mengatakan, ada beberapa hal yang menjadi fokus perhatian Pemprov Sumut saat ini. Diantaranya sistem pemerintahan berbasis elektronik, peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas, pencegahan stunting, pencegahan dan penurunan kemiskinan ekstrim, penurunan pengangguran terbuka dan mengendalikan inflasi. (HS-1)
