SAMOSIR (HARIANSTAR.COM) –
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Samosir melalui Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan Konsultasi Publik Pertama (KP I) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Samosir Tahun 2025-2029.
Acara Konsultasi Publik I dibuka Kepala Dinas Lingkungan Hidup Edison Pasaribu dengan menghadirkan narasumber diantaranya Prof. Dr. Ir. Abdul Rauf, M.P (USU) dan Dr. Dimpos Manalu, M.Si (UHN Medan).
Edison Pasaribu mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk menyerap aspirasi publik terkait isu-isu strategis maupun isu pembangunan berkelanjutan dengan cara melakukan identifikasi dan perumusan sesuai karakteristik wilayah, tingkat dampak/risiko, paling relevan yang berpengaruh signifikan periode lima tahun ke depan, Sabtu (18/5/2024).
Ia meminta kelompok kerja KLHS yang dipimpin Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Pemkab Samosir terus berpacu menghasilkan dokumen KLHS sesuai jadwal kerja yang sudah ditetapkan.
“Manfaatkan seluruh sumber daya, termasuk narasumber, perkuat koordinasi kepada instansi vertikal, pemangku kepentingan lainnya untuk menghasilkan dokumen yang menjadi pijakan Pemkab Samosir di Tahun 2025-2029,” tegasnya.
Dimpos Manalu akademisi dari Universitas HKBP Nommensen, juga menekankan perlunya memperluas peran serta masyarakat secara partisipatif pembangunan.
“Dampak ekonomi dan sosial dari rencana pembangunan harus juga dipertimbangkan sehingga tidak terkesan dieksploitasi secara berlebihan,” katanya.
Menurut dia, sektor pariwisata dan sektor pertanian menjadi basis pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pilihan kebijakan yang telah disusun untuk rencana jangka panjang 20 tahunan di tahun lalu, perlu dipusatkan untuk jangka menengah termasuk rekomendasi program yang terukur dengam mempertimbangkan keuangan daerah.
Dalam konsultasi publik ini, dihasilkan sejumlah isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan dan rencana program dari seluruh peserta yang hadir, untuk dirumuskan dan dipusatkan oleh kelompok kerja, yang selanjutnya akan di integrasikan dokumen RPJMD Tahun 2025-2029. (JB Rumapea)
