MEDAN (HARIANSTAR.COM) – Semua pihak, khususnya kader Al Jamiyatul Washliyah dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang sama-sama diminta untuk menahan diri terkait polemik lahan seluas 8.200 meter persegi di Desa Petumbukan, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang.
Pada lahan tersebut berdiri gedung Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Galang dan eks Puskesmas Petumbukan.
Hal ini juga terkait demo ribuan kader Al Washliyah di Kantor Bupati Deli Serdang, Senin (26/5/2025).
Permintaan agar menahan diri disampaikan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sumatera Utara, Usman Effendi Sitorus.
“Saya mengimbau kedua belah pihak untuk saling menahan diri. Tidak ada masalah yang tak bisa diselesaikan. Jika kita mau duduk bareng, menurunkan sedikit tensi dan mau saling memenpatkan diri pada posisi yang sesungguhnya,” ungkap pria yang akrab disapa Ustor ini.
“Satu sisi, wajar saja jika Al Wasliyah mempertahankan sesuatu yang dianggap sebagai asetnya, begitu juga sebaliknya. Jika Pemkab Deli Serdang menganggap penataan aset pemerintah kabupaten merupakan hal penting. Al Wasliyah punya bukti, Pemkab juga mungkin punya data. Kan tinggal mencocokkan bukti dan data siapa yang paling kuat,” lanjutnya.
Pun begitu, Ustor juga menyarankan kepada Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan, selaku kepala daerah dan pembina keorganisasian masyarakat bisa lebih arif dan bijaksana dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.
“Kan bisa dengan bersilaturahmi ke Penguru Daerah (PD) atau Pengurus Wilayah (PW) Al Wasliyah Sumut, membicarakan permasalahan aset tersebut dengan cara kekeluargaan. Dan jika tidak ketemu, ada kok jalur hukum yang bisa ditempuh,” sarannya.
Ustor juga menyentil, sebagai kepala pemerintahan, tidak lantas main perintah seakan-akan “mentang-mentang” berkuasa.
“Nggak baik itu! Akibatnya seperti sekarang ini. Kan nggak lucu, akhirnya organisasi kemasyarakatan (ormas) terbesar di Sumatera Utara turun ke jalan, hanya dikarenakan setapak tanah yang seharusnya bisa dibicarakan dengan baik-baik,” sentil Ustor.
Ustor juga menyinggung pernyataan Wakil Bupati (Wabup) Deli Serdang, Lom Lom Suwondo yang menyebut, Deli Serdang adalah Kabupaten Nahdliyin. Seharusnya, sebagai seorang pimpinan tidak usah membawa-bawa atribut ormas keagamaan lain.
“Apalagi di sela-sela aksi ada yang menyuarakan ini Kabupaten Nahdliyin. Nggak benar itu, nggak ada Kabupaten Nahdliyin. Nahdliyin itu ada di seluruh kabupaten di Indonesia ini. Selaku kader NU, saya sangat berkeberatan jika Nahdliyin dibawa-bawa,” katanya.
“Ini masalah perbedaan pandangan antara Al Washliyah selaku pemilik lahan dan Pemkab Deli Serdang selaku pemilik bangunan sekolah yang ada di atasnya. Jika ini nggak segera diretas, nanti bisa ke mana-mana isunya,” tegas Ustor lagi.
Ustor pun kembali mengimbau, agar kedua pihak bisa menahan diri. “Menahan dirilah, bermunasabahlah, bertabayyunlah, dan bermuzakarahlah. Semua pasti ada jalan keluarnya. Jika di level kabupaten nggak mampu, nggak salah meminta bantuan penerintah provinsi untuk memediasi. Sehingga, permasalahan ini bisa cepat selesai, dan anak-anak bisa bersekolah kembali dengan nyaman,” anjurnya. (RED)
