MEDAN (HARIASNTAR.COM) – Pemerintah Kota Medan menyatakan kesiapan memperkuat koordinasi dan sinergi dengan pemerintah pusat serta berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung sistem pertahanan negara. Komitmen tersebut disampaikan dalam kegiatan Asistensi Penataan Sarana Prasarana Darat, Kesehatan, dan Pergudangan Komponen Pendukung Pertahanan Negara Tahun Anggaran 2026 yang digelar Kementerian Pertahanan RI di Balai Kota Medan, Kamis (17/9/2026).
Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas melalui sambutan tertulis yang dibacakan Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap menyampaikan bahwa upaya mempertahankan negara membutuhkan keterlibatan seluruh komponen bangsa, tidak hanya institusi pertahanan, tetapi juga pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya.
“Atas nama Pemerintah Kota Medan, saya menyampaikan selamat datang di Kota Medan kepada jajaran Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Kami menyambut baik pelaksanaan kegiatan ini sebagai bagian dari upaya memperkuat pertahanan dan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan dalam mendukung pertahanan negara,” ujar Zakiyuddin.
Ia menjelaskan, asistensi tersebut menjadi kesempatan penting bagi pemerintah daerah untuk memahami penataan sarana dan prasarana darat, kesehatan, serta pergudangan yang dapat dimanfaatkan sebagai komponen pendukung pertahanan. Pemko Medan, menurutnya, siap membangun kerja sama agar potensi sumber daya yang tersedia dapat dikelola secara terarah dan sesuai ketentuan perundang-undangan. Kegiatan ini dihadiri unsur Forkopimda, Kodam I/Bukit Barisan, Kodaeral I, Lanud Soewondo, Dandim 0201/Medan, Polrestabes Medan, instansi penegak hukum, perangkat daerah, serta perwakilan BUMN dan BUMS.
Zakiyuddin berharap kegiatan tersebut menghasilkan tindak lanjut yang konkret, bukan sekadar penyampaian materi. Kesamaan pemahaman dan koordinasi antarlembaga dinilai penting untuk memperkuat kesiapan daerah dalam mendukung kebijakan pertahanan negara. Ia juga meminta seluruh perangkat daerah dan unsur terkait menjadikan kegiatan tersebut sebagai momentum meningkatkan sinergi sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
Sementara itu, Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI Laksamana Muda TNI Dr. Ir. Sri Yanto, S.T., M.Si.(Han.), IPU melalui sambutan tertulis yang dibacakan Direktur Sumber Daya Alam dan Buatan (SDAB) Pothan Brigadir Jenderal TNI Wirawan Yanuartono, S.Sos., M.Sos., CGRA menjelaskan bahwa penataan sumber daya nasional menjadi komponen pendukung pertahanan semakin penting di tengah perkembangan ancaman global yang kompleks dan asimetris. Hal tersebut sejalan dengan sistem pertahanan Indonesia yang bersifat semesta sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
Wirawan menambahkan, sarana prasarana sipil seperti transportasi, logistik, telekomunikasi, siber, dan energi tidak hanya berfungsi mendukung pembangunan ekonomi, tetapi juga perlu dipersiapkan agar memiliki fungsi ganda atau dual-use untuk kepentingan pertahanan dalam kondisi kontinjensi sesuai mekanisme mobilisasi. Asistensi yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara tersebut diharapkan menyatukan pemahaman seluruh pemangku kepentingan, termasuk instansi pemerintah, BUMN, dan BUMS. Hasilnya akan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan strategis di tingkat pimpinan nasional. Kegiatan di Balai Kota Medan itu juga diisi dengan pemaparan materi dan diskusi interaktif. (zul)
