LANGKAT (HARIANSTAR.COM) – Pilipus Ginting yang membutuhkan ongkos untuk kembali ke kampusnya seusai libur kuliah terpaksa harus melakukan pencurian buah kelapa sawit demi melanjutkan perjuangannya melanjutkan studi, Rabu (18/10/2023) pukul 10.00 WIB.
Tindak Pidana tersebut terjadi di hari Rabu (6/9/2023) di Desa Perk Bekiun.
Pilipus Ginting mencuri buah kelapa sawit milik PT LNK Perkebunan Bekiun Desa Perk Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat sebanyak 3 tandan senilai Rp75.000.
Namun aksi terdakwa dipergoki petugas keamanan PT LNK Perkebunan Bekiun. Setelah kasus bergulir, Pilipus Ginting ditetapkan sebagai tersangka dan berkas perkara dikirm ke Kejaksaan Negeri Langkat.
Kepala Kejaksaan Negeri Langkat, Mei Abeto Harahap, S.H, MH, Harahap dan tim jaksa peneliti tegerak hatinya setelah mengetahaui bahwa Pilipus Ginting melakukan pencurian tersebut karena kesulitan ekonomi yang dialami keluarganya.
Setelah ditinggal oleh alamarhum ayahnya, Pilipus Ginting yang membutuhkan ongkos untuk kembali ke kampusnya seusai libur kuliah terpaksa harus melakukan pencurian buah kelapa sawit demi melanjutkan perjuangannya melanjutkan studi.
Mei Abeto mempertimbangkan dan menilai dampak dan mudaratnya jika terdakwa tersebut dibawa ke persidangan.
Ia lantas memerintahkan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum yang menangani perkara itu untuk memfasilitasi perdamaian terkait tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut untuk menyelesaikan perkara tersebut melalui penanganan keadilan Restoratif (Restorative Justice) sebagaimana Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020.
Niatan mulia Mei Abeto selaku inisiator perdamaian membuahkan hasil melalui Jaksa fasilitator.
Menyikapi hal tersebut pihak PT LNK Perkebunan Bekiun Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat mau menerima permintaan maaf dari para terdakwa dengan lapang dada dan tulus memaafkannya pada saat mediasi pada tanggal 5 oktober 2023.
Mereka bersepakat berdamai dan membubuhkan tanda tangan diatas materai sebagai bentuk pernyataan perdamaian tanpa syarat dengan disaksikan para saksi.
Setelah terpenuhinya syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus terhadap penyelesaian perkara tersebut sebagaimana diatur di Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, Kepala Kejaksaan Negeri Langkat lalu mengusulkan penghentian penuntutan atas perkara itu ke pimpinan Kejaksaan, melalui Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Idianto, S.H, M.H, dan Asisten Pidana Umum Luhur Istighfar, SH. MHum untuk diteruskan ke Jaksa Agung ST Burhanuddin.
“Usulan penghentian penuntutan perkara ini akhirnya diterima dan disetujui Plh.Jaksa Agung Muda Pidana Umum, Dr. Asri Agung Putra, SH., MH. melalui gelar perkara via zoom, Selasa, 17 Oktober 2023. Beliau memerintahkan Kejari Langkat untuk segera menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) berdasarkan Restorative Justice,” ujar Kajari Langkat.
Kepala Kejaksaan Negeri Langkat menyebutkan, penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) berdasarkan Keadilan Restoratif, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai perwujudan keadilan dan kemanfaat hukum dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat.
Tahun 2023 ini, Kejaksaan Negeri Langkat telah menyelesaikan sebanyak 11 perkara melalui mekanisme Restorative Justice.( LKT-1)
