TANGERANG (HARIANSTAR.COM) – Presiden Prabowo Subianto menekankan agar kenaikan harha avtur tidak dibebankan kepada jemaah haji
Pemerintah berkomitmen penuh untuk melindungi jemaah haji dari dampak fluktuasi ekonomi global
Hal itu disampaikan Wakil Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak pada penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konsolidasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Tahun 1447 H/2026 M di Asrama Haji Kelas I Tangerang, Jumat (10/4/2026) malam.
“Sesuai dengan instruksi Bapak Presiden, kami pastikan bahwa dinamika kenaikan harga avtur akibat situasi geopolitik di Timur Tengah tidak akan dibebankan kepada jemaah haji. Pemerintah akan mencari solusi fiskal dan melakukan penyesuaian kembali agar beban negara juga tidak terlalu berat,” ujar Wamenhaj.
Pemerintah terus memantau perkembangan di Timur Tengah dengan harapan situasi tersebut tidak mengalami eskalasi yang lebih luas. Stabilitas kawasan sangat diharapkan agar seluruh tahapan penyelenggaraan haji tahun 1447 H dapat berjalan sesuai rencana tanpa kendala keamanan maupun distribusi.
Penutupan Rakernas ini menjadi momentum finalisasi koordinasi antara pusat dan daerah jelang keberangkatan perdana jemaah haji Indonesia ke Tanah Suci pada 22 April 2026 mendatang. Wamenhaj meminta seluruh jajaran Kementerian Haji dan Umrah baik di pusat maupun daerah untuk bekerja ekstra dalam memberikan pelayanan terbaik dan perlindungan maksimal bagi tamu Allah.
“Harapan kita tentu dinamika geopolitik ini tidak eskalatif. Namun, secara sistem, kita sudah siap dengan segala skenario terburuk agar jemaah tetap bisa beribadah dengan aman dan nyaman,” pungkasnya.
