WASHINGTON (HARIANSTAR.COM) – Dua negara Jepang dan Australia yang merupakan sekutu Amerika Serikat menolak mengirim kapal angkatan laut ke Timur Tengah untuk mengawal kapal-kapal yang melewati Selat Hormuz.
Hal itu setelah Presiden AS Donald Trump menyerukan sekutu-sekutunya untuk membentuk koalisi guna membuka kembali jalur penting tersebut.
Dengan perang AS–Israel melawan Iran yang menimbulkan kekacauan di Timur Tengah dan mengguncang pasar energi global dalam minggu ketiganya, Trump pada hari Minggu menegaskan bahwa negara-negara yang sangat bergantung pada minyak dari Teluk memiliki tanggung jawab untuk melindungi selat tersebut, yang dilalui sekitar 20% energi dunia.
Pasar di Asia dibuka dengan hati-hati, dengan harga minyak Brent naik lebih dari 1% menjadi di atas $104,50, sementara sebagian besar pasar saham regional melemah setelah komentar Trump tentang melibatkan negara lain untuk membantu menjaga keamanan selat tersebut.
“Saya menuntut negara-negara itu untuk datang dan melindungi wilayah mereka sendiri karena itu wilayah mereka,” kata Trump kepada wartawan di Air Force One dalam perjalanan dari Florida ke Washington.
“Itulah tempat dari mana mereka mendapatkan energi mereka.”
Dikutip dari gaza media, Senin (16/3/2016), Trump mengatakan pemerintahannya telah menghubungi tujuh negara, namun tidak menyebutkan negara-negara tersebut. Dalam unggahan media sosial pada akhir pekan, ia berharap China, France, Japan, South Korea, United Kingdom, dan lainnya akan ikut berpartisipasi.
Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mengatakan pada hari Senin bahwa negaranya, yang dibatasi oleh konstitusi pasifis yang menolak perang, tidak memiliki rencana untuk mengirim kapal angkatan laut guna mengawal kapal di Timur Tengah.
“Kami belum membuat keputusan apa pun mengenai pengiriman kapal pengawal. Kami terus memeriksa apa yang dapat dilakukan Jepang secara mandiri dan apa yang dapat dilakukan dalam kerangka hukum yang ada,” kata Takaichi di parlemen.
Australia, sekutu penting AS di kawasan Indo-Pasifik lainnya, mengatakan bahwa mereka tidak diminta dan tidak akan mengirim kapal angkatan laut untuk membantu membuka kembali selat tersebut.
“Kami tahu betapa pentingnya hal itu, tetapi itu bukan sesuatu yang diminta kepada kami atau yang akan kami kontribusikan,” kata Catherine King, anggota kabinet Perdana Menteri Anthony Albanese.
