EROPA (HARIANSTAR.COM) – Perselisihan lintas Atlantik mengenai masa depan Gaza mencuat ke ruang publik dalam Konferensi Keamanan München.
Sejumlah pejabat senior Eropa secara terbuka menantang inisiatif kontroversial Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait pembentukan “Dewan Perdamaian” untuk Gaza, sebagaimana dilaporkan harian Inggris The Guardian.
Dikutip dari gaza media, Minggu (15/2/2026) menyebutkan, para pemimpin Uni Eropa menuduh Trump membentuk ulang mekanisme yang semula dimandatkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa menjadi badan baru yang dinilai tidak lagi mencerminkan kerangka hukum awal maupun menjamin partisipasi Palestina.
Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, menyatakan komposisi Dewan Perdamaian saat ini tidak lagi sejalan dengan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menjadi dasar pembentukannya.
Ia menjelaskan bahwa resolusi tersebut mengatur pembentukan Dewan Perdamaian untuk Gaza dengan batas waktu hingga 2027, menjamin keterlibatan Palestina, serta secara spesifik merujuk pada Gaza. “Namun anggaran dasar Dewan Perdamaian tidak memuat satu pun dari ketentuan tersebut,” kata Kallas. “Ada resolusi Dewan Keamanan, tetapi Dewan Perdamaian tidak mencerminkannya.”
Menteri Luar Negeri Spanyol, José Manuel Albares, juga menuding Trump berupaya mengabaikan mandat awal PBB dan mengecualikan Eropa dari proses tersebut, meskipun Uni Eropa merupakan salah satu penyandang dana utama Otoritas Palestina.
Pernyataan itu menjadi kali pertama perbedaan sikap atas inisiatif Gaza yang digagas Trump muncul secara terbuka di forum tingkat tinggi. Pertemuan Dewan Perdamaian dijadwalkan berlangsung di Washington pekan depan, di tengah ketidakpastian keberlanjutan gencatan senjata di Gaza.
Respons Amerika Serikat
Pejabat Amerika Serikat membantah kritik tersebut. Dalam perdebatan yang digambarkan The Guardian berlangsung sengit, penasihat keamanan nasional AS Mike Waltz menolak apa yang ia sebut sebagai “kecemasan berlebihan” terkait Dewan Perdamaian. Ia menyatakan situasi status quo—perang berulang dengan Hamas menguasai Gaza—harus diakhiri.
Waltz mengonfirmasi bahwa Indonesia telah sepakat menyumbangkan 8.000 personel untuk Pasukan Stabilisasi Internasional. Ia menambahkan, pengumuman tambahan terkait kontribusi pasukan dari negara lain akan disampaikan dalam waktu dekat.
Menurutnya, sejumlah negara enggan menyalurkan miliaran dolar dana rekonstruksi melalui sistem PBB. Waltz menyebut pendekatan Trump sebagai “multilateralisme terfokus” dan mengatakan perlu “membuat PBB kembali ke dasar-dasar peran perdamaian.”
Perwakilan tinggi untuk Gaza yang ditunjuk Trump, Nikolay Mladenov, berupaya meredam polemik politik dan menekankan urgensi situasi di lapangan.
“Semua ini harus bergerak sangat cepat. Jika tidak, kita tidak akan memasuki fase kedua gencatan senjata, melainkan fase kedua perang,” ujarnya.
Mladenov menyatakan tidak akan menanggapi tudingan genosida terhadap Israel dan memilih fokus pada peningkatan bantuan kemanusiaan, pelucutan senjata seluruh faksi, serta mengakhiri perpecahan internal di Gaza.
“Jika kita tidak menyelesaikan persoalan Hamas dan pembagian Gaza menjadi dua bagian, bagaimana kita bisa mencapai solusi dua negara? Saya tidak melihat jalannya,” katanya. “Kita sedang menyiapkan kegagalan total, dan harganya akan dibayar oleh warga Israel maupun Palestina.”
Kekhawatiran dan Kritik Tambahan
Senator Partai Demokrat AS, Chris Murphy, menyampaikan kekhawatiran terpisah bahwa Dewan Perdamaian tidak memiliki mekanisme pengamanan yang memadai untuk mencegah dana rekonstruksi jatuh “ke tangan teman dan kroni Trump.”
Sementara itu, politikus Palestina Mustafa Barghouti memperingatkan bahwa perkembangan di wilayah pendudukan Tepi Barat berpotensi merusak setiap rencana politik bagi Gaza.
“Seluruh Tepi Barat kini dibuka untuk permukiman, dan Israel sedang menancapkan paku terakhir di peti mati Perjanjian Oslo,” ujarnya. “Ini bukan hanya soal akuntabilitas atas genosida, tetapi siapa yang akan menghentikan proses pembunuhan solusi dua negara.”
