SAMOSIR (HARIANSTAR.COM) – Untuk menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Samosir mengikuti Deklarasi Netralitas ASN.
Deklarasi tersebut diikuti Plt. Bupati Samosir Martua Sitanggang, para Asisten Sekdakab, Kakan Kesbang Pol Dumoch Pandiangan, Kepala BKPSDM Rohani Bakara, para Camat se-Kabuapten Samosir dan Kabag Tapem Belman Sinaga di Lobby Lantai II Kantor Bupati Samosir secara online.
Deklarasi serentak se-Sumut ini yang dipimpin Pj. Gubsu Agus Fatoni ditandai pengucapan ikrar netralitas ASN. Plt. Bupati Samosir bersama unsur pejabat dilingkungan Kabupaten Samosir turut mengucapkan ikrar.
Ikrar berisi 4 poin yaitu, pertama menjaga serta menegakkan prinsip netralitas ASN dalam menjalankan fungsi pelayanan publik sebelum, selama, dan setelah Pilkada 2024.
Kedua, menghindari konflik kepentingan, tidak melakukan intimidasi atau ancaman kepada ASN dan masyarakat, serta tidak memihak pada pasangan calon tertentu. Ketiga, menggunakan media sosial secara bijak, tidak menyebarkan ujaran kebencian, dan menghindari berita bohong dan keempat menolak politik uang dan segala bentuk pemberian yang tidak etis.
Pj. Gubsu A.Fatoni menekankan agar seluruh ASN untuk bisa netral dalam Pilkada gubernur/ wakil gubernur, walikota/ wakil walikota dan bupati/ wakil bupati tahun 2024. Mempedomani ikrar dan undang-undang yang mengatur netralitas ASN.
Menurutnya, Pilkada tahun ini merupakan momen penting untuk menentukan pemimpin mengarahkan masyarakat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat sehingga harus disukseskan bersama.
ASN dituntut memperkuat nilai demokrasi, posisi ASN penting untuk memastikan jalanya roda pemerintahan dalam situasi apapun.
“ASN memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan proses pilkada berjalan adil, transparan demi demokrasi yang berkualitas. ASN tidak boleh terlibat praktis dan menjaga netralitas, harus profesional menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Deklarasi ini sebagai bentuk komitmen bahwa ASN profesional bertugas dalam situasi apapun” ujar Fatoni.
Kepada daerah sebagai pembina kepegawaian diminta untuk dapat memonitor OPD serta seluruh jajaran pegawai tidak terlibat dan menjaga netralitas, demikian juga halnya instansi vertikal harus memastikan ketidakterlibatan ASN.
“Sudah jelas apa yang tidak boleh dilakukan maka harus ditaati, ASN harus bekerja profesional memberikan pelayanan kepada semua pihak, kondisi apapun pemerintahan harus berjalan lancar dalam situasi apapun. Sanksi tegas akan diberikan kepada ASN yang tidak netral” ungkap Fatoni.
Lebih lanjut, semua pihak diajak untuk menjaga marwah Sumut yang diperhitungkan secara nasional menyukseskan pilkada, Kamis (24/10/2024).
Diakhir arahannya, Fatoni mengajak ASN menggunakan hak pilih, tidak golput serta mengajak masyarakat dilingkungan masing-masing untuk datang ke TPS memberikan hak suara pada tanggal 27 November 2024.
“ASN ada hak pilih, gunakan sebaik-baiknya, jangan sia-siakan dan jangan golput agar lahir pemimpin yang terbaik di Sumut dan Kabupaten/Kota” tutup Pj. Gubsu mengakhiri. (JBR)
