MEDAN (HARIANSTAR.COM) – Pengadilan Negeri (PN) Medan resmi memutus perkara gugatan perdata Nomor: 395/Pdt.G/2026/PN Mdn terkait sengketa Surat Keputusan (SK) Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) Sumatera Utara, Selasa (10/11/2026).
Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan gugatan yang diajukan Jafaruddin Harahap dkk tidak dapat diterima.
Amar Putusan Majelis Hakim:
Dalam Provisi menyatakan tuntutan provisi para penggugat TIDAK DITERIMA. Dalam Eksepsi
mengabulkan eksepsi para tergugat.
Dalam Pokok Perkara menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard / NO). Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
Putusan tersebut disampaikan kepada wartawan oleh Mas’ud, S.H., M.H., CPM., CPL., CPCLE., Adv., yang akrab disapa Dimas, Ketua Tim Kuasa Hukum DPP PPP sekaligus Kuasa Hukum DPW PPP Sumut sebagai pihak tergugat, Selasa (10/11/2026).
Dimas menyampaikan, sejak awal gugatan berproses, Ketua Umum PPP, H. Muhammad Mardiono, berpesan kepada tim penasihat hukum agar menjunjung tinggi etika dan adab dalam menyelesaikan perbedaan pandangan sikap politik.
“Beliau selalu menginginkan agar persengketaan diselesaikan secara musyawarah mufakat di tingkat mediasi. Dan jika tidak ada solusi, maka ikuti proses hukum yang berlaku secara kooperatif,” ujar Dimas.
Dimas bersyukur gugatan terkait SK DPW PPP Sumut kini telah selesai dan memiliki putusan yang sesuai dengan norma hukum, sebagaimana telah teruji di persidangan melalui keterangan saksi dan bukti-bukti para pihak.
Gugatan Dinilai Prematur
Lebih lanjut, Dimas menilai keputusan majelis hakim sudah sangat tepat karena menilai langkah hukum para penggugat bersifat prematur.
“Para penggugat melompati tahapan penyelesaian masalah yang seharusnya diselesaikan lebih dulu di tingkat internal partai,” jelas Dimas.
Menurutnya, gugatan di PN Medan diputus tidak dapat diterima karena belum menempuh penyelesaian sengketa internal partai.
“Pertimbangan hakim telah sejalan dengan ketentuan tim penyelesaian sengketa internal partai yang kedudukannya setara dengan Mahkamah Partai, merujuk pada SEMA Nomor 4 Tahun 2016 juncto Putusan PK Nomor 128/PK/TUN/2023,” tegasnya.
Dengan keluarnya putusan tersebut, Dimas menegaskan kepemimpinan DPW PPP Sumut kini sudah jelas dan sah secara hukum.
DPW PPP Sumut saat ini dipimpin oleh Ketua Dr. H. Sarmadhan Nur Siregar,
Sekretaris Ahmadan Harahap, S.Ag., M.SP, Bendahara Dra. Hj. Sa’adah Lubis M.Ap.
“Dengan putusan ini, maka sudah jelas dan sah kepemimpinan DPW PPP Sumut di bawah kepemimpinan Dr. H. Sarmadhan Nur Siregar,” tutup Dimas.
Hingga berita ini diturunkan, pihak penggugat belum memberikan keterangan resmi terkait langkah hukum selanjutnya, apakah akan mengajukan banding atau menempuh jalur penyelesaian internal partai.(Rudi)
