SAMOSIR (HARIANSTAR.COM) – Wakil Bupati (Wabup) Samosir Drs. Martua Sitanggang, MM selaku Ketua TPPS (Tim Percepatan Penurunan Stunting) membuka Rapat Koordinasi TPPS Kabupaten Samosir yang digelar di Aula Kantor Bupati, Rabu (23/8/2023).
Rapat dihadiri Forkopimda, Pimpinan OPD, para Camat wilayah lokus Stunting, IBI Samosir, tokoh A
agama, koordinator PPLKB, dan Satgas TPPS.
Kepala Dinas P3APPKB dr. Friska Situmorang menyampaikan, rapat koordinasi ini dilaksanakan untuk menguatkan dan evaluasi program yang dilaksanakan oleh TPPS, serta menyusun rancangan program kerja dan strategi konvergensi percepatan penurunan stunting di Kabupaten Samosir.
Sementara Wabup selaku Ketua TPPS menyampaikan, bahwa program stunting pada dasarnya bermuara kepada UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan jaminan sosial, dimana pemerintah bertanggung jawab mengentaskan kemiskinan termasuk didalamnya stunting.
Perpres No. 18.Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 menetapkan program penurunan stunting merupakan salah satu program prioritas sebagai target angka prevelensi stunting pada 2024 berada pada angka 14 %.
Berdasarkan Survey Status Gizi Indonesia Tahun 2022, angka stunting tingkat nasional berada pada angka 21,6 % (2022), Sumut pada angka 21,1 % (2022) dan Prevalensi Stunting di Samosir sebesar 26,3% (2022) mengalami penurunan 2,1% dari 28,4% (2021).
Lanjut Wabup, bahwa sasaran spesifik pencegahan stunting adalah bagi remaja, calon pasangan usia subur/calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan ibu dengan anak usia 0-59 bulan. Dengan 3 (kunci) pencegahan yakni perbaikan pola makan, pola asuh, sanitasi dan akses air bersih.
“Di Samosir yang paling pokok itu adalah masalah sanitasi dan air bersih. Dimana kebanyakan daerah lokus stunting berada pada kawasan perbukitan,” sebut Martua.
Karena itu, lanjutnya, dalam rangka percepatan penurunan stunting harus dibarengi dengan sinergitas diantara OPD terkait, sehingga intervensi program dan kegiatan bisa difokuskan daerah lokus stunting.
“Perlu kebersamaan intervensi, jangan jalan sendiri-sendiri. Apa yang akan dilakukan harus dilaporkan, sehingga kita mengetahui perkembangan, apakah target sudah tercapai atau tidak. Ini yang perlu kita bicarakan dalam rapat ini,” tegas Wabup.
Rakor TPPS disertai dengan pemaparan pencapaian target dan rencana aksi dari Dinas Kesehatan, Bappeda Litbang dan Dinas P3APPKB. (JB Rumapea)
