MEDAN (HARIANSTAR.COM) – Dalam upaya memperkuat sinergi kebijakan guna menjaga stabilitas keuangan serta mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi pascabencana, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Utara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumatera Utara, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Kantor Perwakilan Sumatera Utara menggelar Forum North Sumatra Economic Xceleration Talk (NEXT) Triwulan I 2026.
Forum ini dihadiri oleh pemerintah daerah, pimpinan perbankan, akademisi, asosiasi, media, serta berbagai mitra strategis di Provinsi Sumatera Utara.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Rudy Brando Hutabarat, dalam sambutannya menekankan pentingnya strategi penguatan ekonomi daerah melalui pendekatan THR (Terobosan, Harmonisasi, Realisasi) dalam menghadapi era Turbulence, Uncertainty, Novelty, Ambiguity (TUNA). Berbagai langkah diarahkan untuk memastikan kecukupan pasokan pangan dan kelancaran distribusi barang, sekaligus memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk revitalisasi pasar tradisional dan penguatan peran UMKM agar tetap produktif.
Sinergi kebijakan antar pemangku kepentingan juga terus diperkuat untuk mendorong pengembangan sektor pertanian melalui hilirisasi serta penguatan ketahanan pangan daerah. Upaya tersebut sejalan dengan dukungan terhadap berbagai program strategis nasional yang menjadi prioritas pemerintah.
Dalam sesi diskusi, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Iman Gunadi, menyampaikan bahwa dinamika perekonomian global masih diwarnai meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah serta dampak perubahan iklim yang menekan produksi pangan dan stabilitas harga komoditas.
Di sisi lain, sejumlah harga komoditas global seperti minyak, crude palm oil (CPO), batu bara, dan nikel menunjukkan tren peningkatan yang turut memengaruhi dinamika perekonomian nasional maupun daerah.
Ke depan, perekonomian nasional diperkirakan tetap tumbuh positif pada kisaran 4,9–5,7 persen, didukung oleh terjaganya stabilitas makroekonomi dan penguatan permintaan domestik. Sejalan dengan itu, perekonomian Sumatera Utara diprakirakan akan kembali pulih pada 2026 dan semakin menguat pada 2027 dengan pertumbuhan sekitar 5,1 persen.
Dari sisi pemulihan bencana, Kepala Direktorat Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Perlindungan Konsumen, dan Layanan Manajemen Strategis OJK Provinsi Sumatera Utara, Yusri, memaparkan dukungan kebijakan berupa pemberian perlakuan khusus terhadap kredit atau pembiayaan bagi debitur terdampak banjir dan longsor. Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga keberlangsungan usaha masyarakat sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi di wilayah terdampak.
Selain itu, dukungan juga diberikan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah disalurkan kepada 952 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan total nilai mencapai Rp1,02 triliun.
Sementara itu, Kepala Divisi Edukasi, Hubungan Masyarakat, dan Kelembagaan LPS I Medan, Pramuji Novri H, menyampaikan bahwa perbankan di Sumatera Utara menunjukkan kondisi likuiditas yang memadai serta memiliki ruang yang cukup untuk menjalankan fungsi intermediasi.
Di sisi fiskal, Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II DJPb Provinsi Sumatera Utara, Edy Purwanto, menjelaskan bahwa pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi daerah terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Penyesuaian tersebut meliputi perpanjangan tenor kredit, penambahan plafon pembiayaan (suplesi), pemberian masa tenggang pembayaran (grace period), serta usulan penghapusan kewajiban bagi debitur KUR yang usahanya tidak dapat dilanjutkan akibat bencana.
Melalui forum ini, diharapkan sinergi dan koordinasi kebijakan antar pemangku kepentingan semakin kuat dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah serta mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. (RED)
