Medan – Anggota DPRD Kota Medan, Ahmad Afandi Harahap, menyoroti lambatnya respon Pemerintah Kota Medan dalam mengevakuasi warga terdampak banjir besar pada Kamis, 27 November 2025. Menurutnya, kejadian tersebut kembali mengungkap lemahnya sistem penanggulangan bencana yang seharusnya menjadi prioritas, terutama di tengah intensitas hujan yang meningkat.
Afandi mengungkapkan banyak menerima keluhan dari warga yang merasa tidak mendapat pertolongan saat banjir merendam pemukiman mereka.
“Banyak warga menghubungi saya karena tidak mendapat bantuan apa pun. Air sudah setinggi dada, pinggang, bahkan lutut orang dewasa, tetapi tidak ada petugas yang datang mengevakuasi,” ujarnya, Rabu (3/12).
Lebih jauh, politisi Komisi IV itu menyoroti tidak aktifnya nomor layanan darurat Pusdalops BPBD Kota Medan ketika warga mencoba meminta pertolongan. “Ini fatal. Di saat warga membutuhkan evakuasi cepat, jalur komunikasi pemerintah justru tidak dapat dihubungi,” tegasnya.
Situasi semakin buruk ketika listrik dan aliran air padam bersamaan. Warga terjebak dalam gelap tanpa akses informasi dan tidak tahu harus mengontak siapa untuk mendapatkan pertolongan. “Dalam kondisi itu, rasa takut warga meningkat. Nyawa mereka terancam, bukan hanya soal kerusakan rumah atau logistik,” tambahnya.
Afandi mendesak Pemerintah Kota Medan untuk tidak kembali kecolongan dalam menghadapi potensi bencana berikutnya. Mengingat prakiraan cuaca menunjukkan Sumatera Utara masih berada pada periode musim penghujan di bulan Desember, ia meminta sistem antisipasi dan penanggulangan bencana benar-benar disiagakan.
“Banjir kemarin harus menjadi pembelajaran. BPBD Kota Medan harus memperbaiki respons, memperkuat komunikasi darurat, dan memastikan semua perangkat siap. Jangan sampai warga kembali menjadi korban karena kelalaian,” tandasnya. (Pnc-1)
