LANGKAT (HARIANSTAR.COM) – Bupati Langkat Syah Afandin secara resmi membuka Dialog Kinerja dan Expose Capaian Kinerja Perangkat Daerah hingga Triwulan II Tahun 2025, yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati Langkat, Kamis (7/8/2025).
Kegiatan ini merupakan forum strategis dalam menindaklanjuti hasil evaluasi internal serta sebagai persiapan menghadapi Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025 oleh Kementerian PAN-RB.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Langkat Hj. Tiorita Br. Surbakti, Sekretaris Daerah Amril, para Asisten dan Staf Ahli Bupati, seluruh Kepala Perangkat Daerah, serta para Camat se-Kabupaten Langkat.
Bupati menekankan pentingnya membangun birokrasi yang berdampak nyata bagi masyarakat, bukan sekadar birokrasi yang melayani secara administratif.
“Mari kita bangun birokrasi yang tidak hanya melayani, tetapi juga memberdayakan masyarakat. Birokrasi yang bekerja secara nyata dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Langkat,” tegas Bupati.
Lebih lanjut, ia menegaskan kegiatan dialog ini bukan sekadar seremonial, tetapi forum penting untuk menyampaikan capaian kerja, mengidentifikasi persoalan di lapangan, dan menyusun langkah perbaikan untuk peningkatan kinerja ke depan.
Usai pembukaan, sesi dialog kinerja dipimpin oleh Sekda yang dalam pemaparannya menjelaskan, tahun 2025 merupakan tahun transisi menuju kebijakan baru reformasi birokrasi nasional melalui Grand Design Reformasi Birokrasi 2025–2045 dan Roadmap RB 2025–2029.
“Reformasi birokrasi tidak lagi bersifat administratif semata, melainkan difokuskan pada pencapaian dampak nyata untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045,” ujar Sekda.
Adapun sasaran strategis reformasi birokrasi mencakup:
– Transformasi digital pemerintahan,
– Penguatan SDM ASN,
– Pembentukan budaya kerja birokrasi,
– Peningkatan kapabilitas kelembagaan, dan
– Perbaikan kualitas pelayanan publik.
Sementara enam tema prioritas reformasi birokrasi tematik meliputi pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, hilirisasi industri, ketahanan pangan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan berkualitas.
Evaluasi SAKIP 2025 juga menjadi fokus utama sebagai alat ukur akuntabilitas, integritas, dan efektivitas program daerah. Evaluasi ini menekankan pentingnya keterpaduan dokumen perencanaan dan penganggaran seperti RPJMD, Renstra, dan RKPD.
Sekda juga menyampaikan empat indikator utama reformasi birokrasi yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Daerah, yaitu:
1. Indeks Reformasi Birokrasi (RB),
2. Indeks SAKIP,
3. Indeks Pelayanan Publik (IPP), dan
4. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).
Komitmen terhadap peningkatan kinerja diperkuat melalui penandatanganan Pakta Integritas oleh para Asisten, Staf Ahli Bupati, Inspektur, Sekretaris DPRD, Kepala Perangkat Daerah, dan Camat se-Kabupaten Langkat.
Sesi dialog kinerja dipandu oleh Asisten Administrasi Umum Musti dengan paparan materi dari Inspektur Kabupaten Langkat Hermansyah, Kepala Bappedalitbang Rina Wahyuni Marpaung, dan Kabag Organisasi Setdakab Langkat, Beni Sukmaria Ginting.
Kegiatan ini menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Langkat dalam membangun birokrasi yang akuntabel, profesional, dan mampu menghadirkan dampak positif bagi masyarakat secara berkelanjutan.(Lkt)
