MADINA (HARIANSTAR.COM) – Ketua DPD Pemuda LIRA Mandailing Natal (Madina), Asron Nasution mengaku bingung usai memberikan klarifikasi ke Inspektorat Madina, Rabu (20/03/2024).
Asron menduga pihak penyidik Polrespenyidik Polres dan Inspektorat Madina telah ‘bermain mata’, sehingga ia merasa ‘dipimpong’ Polres – Inspektorat.
Asron mengungkapkan, bahwa sesungguhnya kasus dr AK, adalah kasus sederhana, dugaan penipuan yang pembuktiannya tidak rumit.
” Jadi ini aneh, bukannya pihak penyidik membuat terobosan baru dengan mulai melakukan pemanggilan – pemanggilan pihak terkait, seperti panitia penerimaan PPPK Madina tahun 2023,eh saya malah terima surat panggilan klarifikasi dari Inspektorat”, tukas Asron.
Asron juga menyebutkan merasa sangat janggal, karena klarifikasi yang diberikannya tak berbeda jauh dengan apa yang sudah disampaikannya kepada pihak kepolisian beberapa waktu lalu.
“Saya heran, kasus ini mau dibuat seperti apa. Jika memang mau diungkap, mengapa saya harus dimintai keterangan oleh Inspektorat lagi,kesannya seperti ada dua penyidik di Madina ini, padahal saya sudah menyampaikan keterangan kepada polisi beberapa waktu lalu,” ungkap Asron.
Selain itu, Asron menduga kasus pemalsuan surat tugas dr. AK yang dilaporkannya ini seolah-olah mau dibuat membingungkan. Sehingga dirinya sebagai pelapor, harus bolak-balik dipanggil pihak kepolisian dan inspektorat.
“Mengapa kasus ini seolah-olah mau dibuat ribet. Padahal, jika kita lihat dalam Undang-undang Pidana, unsur penipuannya sudah jelas dan terpenuhi unsur hukum dan deliknya” tuturnya.
Bahkan Asron pun menduga adanya intervensi dari oknum yang memiliki jabatan lebih tinggi agar kasus ini dibuat mengambang dan mengendap. Sehingga proses pemakaian surat tugas palsu atas dr. AK tidak lagi diusut.
“Saya menduga ada yang mengintervensi kasus ini. Padahal, pernyataan Kepala Dinas Kesehatan beberapa waktu lalu jelas, masa tugas dr. AK masih 1 tahun 9 bulan. Ini lah tugas polisi untuk ungkap siapa dalangnya, sehingga lulusnya dr. AK merugikan tenaga-tenaga kesehatan yang memenuhi syarat untuk lulus,” tegas Asron.
Asron, yang juga berprofesi sebagai perawat ini pun menyayangkan sikap Pemerintah Daerah Kabupaten Madina jika kasus penggunaan surat tugas palsu dr. AK ini menjadi panjang dan tak berujung. Sehingga kedepannya kepercayaan masyarakat untuk seleksi penerimaan PPPK berikutnya menjadi luntur.
“Pemkab, baik Bupati maupun Wakil Bupati harus beri perhatian atas kasus dr. AK. Ini akan meruntuhkan kepercayaan masyarakat Madina, apalagi dalam waktu dekat akan ada penerimaan PPPK baik tenaga kesehatan maupun guru,” tutupnya.
Terpisah, Kepala Inspektorat, Rahmat Daulay mengaku belum menerima hasil klarifikasi yang diberikan oleh Ketua DPD Pemuda LIRA, Asron Nasution.
“Belum terima hasil klarifikasi Pak. Nanti saya tanyakan terlebih dahulu,” tulisnya melalui Whatsapp. (Sir)
