MEDAN (HARIANSTAR.COM) – Untuk mencapai target penurunan stunting di Sumut sebesar 14 persen tahun 2024.
Perwakilan BKKBN Sumut menggelar Koordinasi Teknis Tim Percepatan Penurunan Stunting (TTPS) Sumut di Medan, Rabu (20/12/2023).
Pertemuan itu dihadiri berbagai instansi/lembaga terkait di Sumatera Utara diantaranya Asisten Pemerintahan Kesejahteraan Rakyat Pemprovsu, Dinas Kesehatan Sumut, Kementerian Agama Sumut.
Kepala Perwakilan BKKBN Sumut, Dr. Munawar Ibrahim menyampaikan, pertemuan berkala sangat diperlukan mengingat kebutuhan koordinasi dan kolaborasi yang dari bulan ke bulan harus semakin ditingkatkan dalam kaitannya dengan percepatan penurunan stunting di Sumatera Utara menuju angka 14% di tahun 2024.
Di akhir tahun ini, katanya, capaian realisasi anggaran per mitra OPD-nya juga harus semakin ditingkatkan dari bulan ke bulan di Pemprovsu. Maka, perlu rapat rutin seperti ini dilaksanakan setiap bulannya agar dapat senantiasa terpetakan dengan dini dan cepat terkait capaian PPS terkini.
“Jelang akhir tahun ini masih tersisa hanya 10 hari lagi tahun anggaran 2023 ini, realisasi anggaran di BKKBN Sumut sendiri masih tergolong cukup minim, dimana realisasi DAK fisik per 20 Desember 2023 baru mencapai 87,31%. Realisasi DAK non fisik baru terealisasi 79, 34 %. Realisasi anggaran BOK dana salur Puskesmas untuk PMT berbahan pangan lokal per 3 Desember 2023 dengan pagu Rp96,2 M baru terealisasi sebesar 39,9%,” sebutnya.
Menurutnya, point penting dari realisasi angagaran tersebut yaitu kesejahteraan rakyat secara umum di Provinsi Sumut ini, yang apabila setiap tahun dengan realisasi rendah maka dampaknya adalah silpa tahun ini akan menjadi hitungan anggaran DAK kab/kota di tahun depan. Beberapa kab/kota dengan realisasi anggaran hingga saat ini masih di bawah 60%, akan ada undangan pertemuan via daring dalam waktu dekat ini dari Kepala BKKBN RI.
“Saya mohon kepada TTPS Sumut untuk terus dapat bergerak bersama dan terus melakukan Monev ke kabupaten kota dalam rangka melakukan Bimtek terpadu ke para OPD-KB dan atau TTPS di kab/kota, dalam kaitannya untuk dapat mengambil langkah-langkah strategis dan menyusun rencana aksi konkrit bersama terkait untuk percepatan realaisasi anggaran tersebut dan merencanakan program kerja di tahun 2024,” ujarnya.
Untuk itu, Munawar menyampaikan, perlunya TTPS Sumut meningkatkan rapat koordinasi rutin di level provinsi untuk menyusun rebcana kerja secara berkala. Rapat koordinasi bersama TPPS kab/kota, kecamatan dan tingkat desa/kelurahan baik secara langsung maupun secara daring. Kemudian, bersama-sama mengawal percepatan realisasi program kegiatan dan anggaran mulai di awal tahun. TPPS bersama-sama melakukan monev terpadu untuk mendapatkan feedback dan mendengarkan kendala dan hambatan langsung dari kab/kota. TPPS provinsi melakukan audiensi secara rutin dan berkala kepada Pj. Gubernur dan Sekda. Hasil SKI yang akan segera dirilis semoga dapat menjadi sebuah pembaharuan di Sumut. Harapannya laporan TTPS semester II tahun 2023 dapat kita selesaikan tepat waktu. Juga pembinaan desa lokus yang intens, terus berkoordinasi dengan tim Bangda Kemendagri dalam pengisian web bangda oleh TTPS provinsi maupun kab/kota.
Ia juga menjelaskan, sebanyak 1.182 orang PKB di Sumut, yang tentunya ini dapat menjadi salah satu sumber daya untuk percepatan pelaksanaan kegiatan-kegiatan Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting di Provinsi Sumut. Terdapat pula sebanyak 37 orang satuan tugas stunting yang tersebar di 33 kab/kota Sumut.
Kemudian ada sebanyak 10.313 tim pendamping keluarga yang terdiri dari 30.914 orang, yang tersebar di 6110 desa dan kelurahan yang ada di 455 kecamatan di Provinsi Sumatera Utara. Dimana hingga bulan Oktober 2023, capaian pendampingan TPK adalah Catin yang sudah didampingi berdasarkan yang terdaftar di elsimil adalah sebanyak 10.446 atau 84.69% dan Catin yang belum didampingi adalah sebanyak 1.897 atau 15.38%.
Sedangkan ibu hamil berisiko yang didampingi sebanyak 20.624, ibu pasca salin berisiko yang didampingi sebanyak 22.785. Lalu, anak usia dua tahun berisiko yang didampingi sebanyak 19.087. Data keluarga berisiko stunting di Sumatera Utara berdasarkan verval pk22 yaitu sebanyak 791.390 krs, dimana masih terdapat 139.734 keluarga dengan peringkat kesejahteraan (sangat miskin) dengan faktor risiko terlalu banyak anak yang dilahirkan (≥3 anak) sebanyak 778.862 KRS.
Maka, lanjut Munawar dengan adanya kegiatan seperti ini, diharapkan kita dapat memetakan strategi, meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar mitra strategis yang terus-menerus dan berkesinambungan serta tepat sasaran dalam rangka menekan angka TFR dan percepatan penurunan stunting di Sumatera Utara.
“Saya harap kepada TTPS di Sumut untuk dapat berkegiatan dan merencanakan langkah-langkah konkrit dalam penyelesaian berbagai tugas dan mencanangkan berbagai inovasi serta dapat melakukan pembelajaran terhadap berbagai praktik baik di provinsi dan kabupaten kota lain untuk dapat terus bersinergi bersama,” imbau Munawar mengakhiri. (Zul)
