Medan – Komisi IV DPRD Kota Medan memberikan apresiasi kepada Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan atas keberhasilannya menyelesaikan polemik perparkiran di kawasan Jalan Jawa – Jalan Irian Barat yang selama ini kerap menimbulkan keributan hingga viral di media sosial.
Apresiasi tersebut disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak, saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dishub Medan, PT LGE, dan masyarakat di ruang Komisi IV DPRD Medan, Selasa (11/11/2025).
Paul menjelaskan, Dishub Medan kini resmi mengambil alih pengelolaan parkir dari PT LGE yang sebelumnya memegang kendali di lokasi tersebut. Langkah ini dinilai tepat karena mampu mengatasi kekisruhan serta praktik pungutan liar (pungli) yang selama ini meresahkan masyarakat.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan, Erwin Saleh, menyampaikan bahwa setelah Dishub mengambil alih, pendapatan retribusi parkir meningkat signifikan.
“Pendapatan per hari kini mencapai Rp600 ribu hingga Rp700 ribu, sebelumnya hanya sekitar Rp400 ribu saat dikelola PT LGE,” jelas Erwin.
Ketua Komisi IV DPRD Medan, Paul Mei Anton, menegaskan bahwa keputusan Dishub mengambil alih parkir adalah langkah yang sangat tepat.
“Saat ini kondisi di Jalan Jawa – Jalan Irian sudah kondusif. Tidak ada lagi kerusuhan atau kejadian viral seperti sebelumnya. Dishub Medan sudah sangat tepat dalam menangani persoalan ini,” ujarnya.
Pernyataan tersebut diamini sejumlah anggota Komisi IV lainnya, seperti El Barino Shah, Renville P. Napitupulu, Lailatul Badri, Edwin Sugesti Nasution, dan Jusuf Ginting.
Anggota Komisi IV, El Barino dan Edwin Sugesti, turut memberikan apresiasi karena Dishub Medan dianggap mampu bergerak cepat dan mendengar rekomendasi dewan.
“Kemarin kami meminta Dishub untuk cepat dan tanggap. Hari ini, kami melihat Dishub benar-benar melaksanakan itu dan berhasil menyelesaikan masalah parkir di Jalan Jawa dan Jalan Irian,” ujar keduanya.
Kadis Perhubungan Kota Medan, Erwin Saleh, didampingi Sekretaris Suriono, menyatakan bahwa pengambilalihan pengelolaan parkir dilakukan untuk menyelesaikan polemik yang kerap muncul di kawasan tersebut.
“Tujuannya agar masalah tidak terus berulang dan pelayanan parkir dapat berjalan tertib,” kata Erwin.
