MEDAN (HARIANSTAR.COM) – Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Forum Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama se Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan kesamaan persepsi dan pemahaman terhadap prioritas serta kebijakan.
Hal tersebut disampaikan saat pertemuan dan Rapat Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran 2026-2027 di Aula Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, Jumat (30/01/2026).
Acara tersebut dibuka Ketua Komisi VIII DPR RI H. Marwan Dasopang. Kegiatan itu dihadiri Kepala Biro Perencanaan dan Penganggaran Kemenag RI Kastolan, Ketua Forum Kakanwil Kemenag se Indonesia H. Muhammad Tambrin, Kepala Kanwil Kemenag Sumatera Utara H. Ahmad Qosbi, seluruh Kakanwil Kemenag se Indonesia, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang dan Pembimas.
Marwan menegaskan, pentingnya sinergi antara Kementerian Agama dan DPR RI dalam menyusun perencanaan dan penganggaran yang responsif, tepat sasaran, serta berdampak langsung bagi peningkatan kualitas layanan keagamaan kepada masyarakat.
“Ini momentum kita bersama untuk saling menguatkan antara pemerintah dan legislasi dalam peningkatan kualitas layanan keagamaan ke pada masyarakat. Kami di DPR terus berupaya berkomunikasi dengan pemerintah untuk meningkatkan anggaran,” ucap Marwan.
Ketua Komisi VIII DPR RI asal Sumatera Utara tersebut juga menekankan kepada seluruh Kakanwil se Indonesia untuk menjadi garda terdepan dalam menyelamatkan alam demi keberlangsungan hidup umat beragama.
Kakanwil Kemenag Sumut H. Ahmad Qosbi menyampaikan apresiasi ke pada seluruh peserta kegiatan. Ia menekankan komitmen bersama dan kerja sama yang baik dalam menjalankan kebijakan di tahun 2026.
“Forum ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat koordinasi, menyamakan persepsi, serta menyusun arah kebijakan perencanaan dan penganggaran Kementerian Agama untuk tahun 2026–2027 agar selaras dengan prioritas nasional dan kebutuhan daerah,” ucapnya.
Kabiro Perencanaan dan Penganggaran Kemenag RI menyampaikan bahwa setiap kebijakan dan program kerja Kemenag harus disusun berdasarkan data yang akurat, presisi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, kualitas data sangat menentukan arah kebijakan dan realisasi penganggaran sesuai kebutuhan. (YS)
