MEDAN (HARIANSTAR.COM) – Belum genap menjabat satu tahun, Gubernur Bobby Nasution mampu merealisasikan program berobat gratis (Probis) bagi warga Sumut. Legislator DPR RI pun optimis, di bawah kepemimpinan Bobby Nasution, Sumut bisa menjadi role model provinsi yang berhasil mewujudkan kesehatan universal secara merata dan berkeadilan.
Bobby Nasution pernah berjanji saat kampanye Pilgubsu lalu, bahwa dalam waktu 3 tahun pemerintahannya, akan merealisasikan program berobat gratis bagi warga Sumut.
Namun belum genap satu tahun memimpin Provinsi Sumut, Gubernur termuda di Indonesia itu berhasil mewujudkannya.
Legislator DPR RI pun mengapresiasi terobosan tersebut. Menurut Anggota DPR RI Kombes Pol (Purn) Dr Maruli Siahaan, dalam waktu yang relatif singkat, beliau mampu merealisasikan salah satu janji kampanyenya yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
“Ini bukan sekadar capaian administratif, tapi bukti nyata bahwa kepemimpinan muda bisa bergerak cepat dan fokus pada kepentingan rakyat. Program ini sejalan dengan semangat negara hadir di tengah masyarakat, terutama bagi warga yang selama ini terkendala biaya dalam mengakses layanan kesehatan,” tegas Maruli, Kamis (30/10).
Doktor Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang itu menambahkan, terobosan ini perlu mendapat dukungan dan pengawalan.
Sebagai Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sumatera Utara, Maruli berkewajiban mengawal agar kebijakan ini tidak hanya berjalan di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan masyarakat.
Perannya di DPR, khususnya yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial, kesehatan, dan ekonomi rakyat, adalah memastikan sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah berjalan baik.
“Kami akan mendorong peningkatan alokasi dana kesehatan, memperkuat pengawasan pelaksanaan UHC, serta berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan BPJS agar sistem pendukung program ini semakin kuat dan tidak menimbulkan beban bagi fasilitas kesehatan di daerah,” ujar Maruli.
Disinggung soal kebijakan Gubernur Bobby yang mewajibkan rumah sakit menyediakan 30% kamar bagi peserta berobat gratis, Maruli meilai kebijakan itu sangat progresif.
Namun tentu perlu pengawasan dan pendampingan agar tidak memberatkan rumah sakit.
Dirinya menilai pentingnya sinergi antara Pemprov Sumut, Dinas Kesehatan, DPRD, dan juga DPR RI untuk memastikan infrastruktur, tenaga medis, serta mekanisme pembiayaan BPJS berjalan selaras.
“Kami akan mendorong pengawasan reguler terhadap implementasi kebijakan ini, termasuk membuka kanal pengaduan masyarakat dan laporan rumah sakit, sehingga setiap kendala dapat segera diselesaikan tanpa mengurangi kualitas layanan. Prinsipnya, hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan harus berjalan seimbang dengan keberlanjutan sistem rumah sakit,” tambah Maruli.
Hanya saja, Maruli menggarisbawahi bahwa perlakuan diskriminatif terhadap peserta UHC tidak boleh terjadi. Karena hak atas pelayanan kesehatan adalah hak konstitusional seluruh warga negara.
Mantan Kasat Reskrim Poltabes Medan itu pun menyarankan tiga langkah konkret. Pertama, peningkatan pelatihan dan pembinaan bagi tenaga kesehatan agar mereka memahami esensi pelayanan publik yang humanis dan berkeadilan.
Kedua, Pemprov Sumut dan BPJS perlu membangun sistem pengawasan dan evaluasi layanan secara digital dan terbuka agar setiap keluhan masyarakat bisa langsung ditindaklanjuti.
Ketiga, masyarakat juga harus diedukasi untuk berani melapor jika menemukan perlakuan tidak adil, dengan jaminan perlindungan identitas.
“Kita ingin memastikan, semangat UHC bukan hanya soal administrasi, tetapi soal nilai kemanusiaan, bahwa semua warga berhak mendapatkan pelayanan yang bermartabat tanpa pandang status ekonomi,” imbuh Maruli.
Atas torehan itu pula, Maruli optimis Sumatera Utara bisa menjadi model provinsi yang berhasil mewujudkan kesehatan universal secara merata dan berkeadilan.
“Dengan kepemimpinan Gubernur Bobby Nasution yang enerjik dan fokus, serta dukungan pengawasan dari berbagai pihak termasuk DPR RI, Sumatera Utara bisa menjadi model provinsi yang berhasil mewujudkan kesehatan universal secara merata dan berkeadilan,” pungkas Maruli.(red)
