MEDAN (HARIANSTAR.COM) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) siap melaksanakan langkah-langkah pengendalian inflasi. Hal ini sekaligus dalam upaya mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah.
Hal itu terungkap pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi 2025 yang diikuti Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Surya, melalui zoom meeting di ruangan Sumut Province, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Senin (11/8/2025).
Langkah-langkah yang segera dilakukan tersebut, antara lain, melakukan percepatan realisasi APBD, percepatan realisasi PMA dan PMDN, percepatan realisasi proyek infrastruktur pemerintah, pengendalian harga pokok, pencegahan ekspor impor ilegal, perluasan kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas sektor pertanian/perikanan/perkebunan/peternakan, industri manufaktur, dan mempermudah perizinan usaha.
“Ini adalah langkah percepatan pertumbuhan ekonomi yang telah disampaikan oleh pemerintah pusat,” ucap Wagub, usai mengikuti Rakor
Untuk itu, Wagub meminta kepada setiap organisasi perangkat daerah (OPD) agar berkoordinasi dan berkolaborasi dengan kabupaten/kota, untuk memetakan daerah mana saja yang inflasinya menjadi perhatian.
“Saya minta semua OPD, kerja tim. Mana saja kegiatan yang bisa menekan laju inflasi, mainkan saja,” tegasnya.
Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut secara month to month (m/m) Provinsi Sumut mengalami inflasi 0,76% pada Juli 2025. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, yang menjadi perhatian pada penyumbang inflasi adalah beras dan bawang merah. Kemudian kelompok pendidikan.
“Secara history, pendidikan akan dimulai pada Juli dan berlanjut pada Agustus karena adanya pembayaran uang kuliah,” ucapnya.
Sementara Menteri Dalam Negeri (Mendag) Tito Karnavian mengatakan, puncak produksi beras terjadi pada Juni. Saat ini beberapa daerah sudah memasuki kemarau sehingga produksi akan menurun pada September dan Oktober. Salah satu upaya dalam mengendalikan inflasi dengan menstabilkan harga beras.
“Stok di Bulog dan swasta tercatat 4 juta ton. Sebanyak 1,3 juta ton yang sudah dikeluarkan oleh Bulog diperkirakan pada September dan Oktober. Ini harus didistribusikan dengan mekanisme yang ada dan di titik yang tepat,” ucapnya.
Tito berharap Rakor ini bisa menjadikan gambaran bagaimana kondisi inflasi di setiap daerah. Sehingga pemerintah pusat bersama Kementerian terkait, kepala daerah, dan instansi lainnya dapat memetakan langkah apa saja yang dilaksanakan segera.
Turut hadir pada Rakor TPID tersebut jajaran kementerian terkait, seluruh kepala daerah di Indonesia. Juga pimpinan OPD se-Sumut, instansi vertikal seperti BPs Sumut, Bank Indonesia, dan Bulog wilayah Sumut. (RED)
