MEDAN (HARIANSTAR.COM) – Upaya memperkuat peran UMKM dalam belanja negara terus digencarkan. Salah satunya lewat kegiatan Bootcamp “Entry to B2G” yang digelar oleh Alatan Indonesia.
Kelas intensif selama dua hari ini diikuti sepuluh pelaku usaha dari berbagai sektor. Mereka belajar langsung strategi berbisnis dengan pemerintah melalui pengadaan langsung dan platform E-Katalog.
CEO Alatan Indonesia, Harmada Sibuea, M.Sc., M.H., menjelaskan, pasar pemerintah memiliki potensi besar bagi pelaku usaha, namun membutuhkan strategi dan pemahaman regulasi yang baik. “Pasar pemerintah bernilai sekitar Rp1.200 triliun per tahun, dan 40 persen di antaranya dialokasikan untuk UMKM dan koperasi. Peluang ini sangat besar, asal kita paham cara memasukinya,” ujar Harmada, saat diwawancarai di Medan, Jumat (31/10/2025).
Pada hari pertama, peserta dibimbing mengenai dasar-dasar bisnis dengan pemerintah, pendaftaran akun penyedia, serta pengisian data di Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP). Harmada menegaskan pentingnya data yang akurat agar tidak terdiskualifikasi dari proses pengadaan.
Hari kedua difokuskan pada strategi menguasai pasar lewat E-Katalog dan penerapan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN). Peserta diajarkan tahapan pendaftaran hingga penayangan produk di E-Katalog versi 6, serta cara memanfaatkan sertifikasi TKDN sebagai keunggulan kompetitif. “Produk dengan nilai TKDN tinggi kini punya peluang lebih besar memenangkan proyek pemerintah,” jelas Harmada.
Selain itu, peserta juga mempelajari cara membaca Rencana Umum Pengadaan (RUP) agar bisa lebih cepat menangkap peluang, dan membentuk tim internal yang mampu menavigasi proses tender. “Jangan menunggu tender diumumkan. Mulailah dari perencanaan agar lebih siap bersaing,” tegasnya.
Melalui bootcamp ini, Alatan Indonesia berkomitmen untuk terus memperkuat kapasitas UMKM dan pelaku usaha nasional agar lebih siap bersaing di ekosistem pengadaan pemerintah. “Kami ingin menjadi mitra strategis bagi pelaku usaha dalam membangun sistem pengadaan yang transparan, kompetitif, dan berdampak bagi masyarakat,” pungkas Harmada. (RED)
