ISRAEL (HARIANSTAR.COM) – Sekitar 550 mantan pejabat tinggi dari lembaga keamanan dan korps diplomatik Israel mendesak Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk segera mengambil tindakan guna mengakhiri perang yang sedang berlangsung di Jalur Gaza.
Seruan ini disampaikan melalui sebuah surat resmi, menurut laporan harian Israel Maariv, Senin (1/9/2025).
Surat tersebut dikirim oleh organisasi Commanders for Israel’s Security, yang terdiri dari ratusan mantan pejabat senior, termasuk eks kepala staf militer, mantan direktur Mossad dan Shin Bet, mantan komisaris polisi, serta eks kepala Dewan Keamanan Nasional Israel.
Dalam suratnya, para mantan pejabat menyatakan bahwa mayoritas publik Israel kini lebih mengutamakan penghentian perang demi pembebasan para sandera yang masih ditahan di Gaza.
“Mayoritas publik Israel menginginkan diakhirinya perang demi memastikan pembebasan segera para warga yang diculik,” tulis mereka dikutip dari gazamedia.
Mereka juga mendorong pembentukan otoritas pemerintahan alternatif di Gaza yang melibatkan negara-negara Arab yang bersedia berpartisipasi, termasuk pengerahan pasukan bersenjata, serta koordinasi dengan Otoritas Palestina. Usulan ini, menurut mereka, tetap sejalan dengan hak Israel untuk mempertahankan diri.
Surat ini dikirim menjelang pertemuan Kabinet Keamanan Israel yang dijadwalkan membahas dan menyetujui rencana militer untuk menduduki Kota Gaza.
Sebelumnya, pada 18 Agustus, kelompok perlawanan Palestina, Hamas, telah menerima proposal gencatan senjata yang diajukan oleh mediator Mesir dan Qatar. Namun, hingga kini Israel belum memberikan tanggapan resmi. Sebaliknya, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menginstruksikan agar rencana pendudukan Kota Gaza terus dijalankan.
Sejak Oktober 2023, serangan militer Israel di Gaza telah menewaskan hampir 63.500 warga Palestina. Wilayah tersebut kini mengalami kehancuran luas dan menghadapi ancaman kelaparan yang semakin parah.
Pada November 2024, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Israel juga tengah menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) terkait operasinya di Gaza. (YS)
