MADINA (HARIANSTAR.COM) – Kalau memang tidak mampu mengusut tuntas kasus dugaan korupsi program Smart Village dana desa tahun 2023 sebesar Rp Rp 9,4 miliar, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Mandailing Natal (Madina) Dr Muhammad Iqbal SH MH lebih baik angkat bendera putih dan mundur dari jabatannya.
“Jangan terlalu banyak retorika, jangan banyak cakap, masyarakat saat ini sudah cerdas, kalau memang tak mampu mengusut dugaan korupsi smart village tahun 2023 sebesar
Rp9,4 miliar lebih baik mundur dari jabatannya, karena masyarakat ingin kepastian hukum bukan manuver hukum,” tegas aktivis pegiat anti korupsi Sumatera Utara Arief Tampubolon saat dimintai tanggapannya, Senin (2/6/2025).
Ia menilai, ada salah persepsi dari tim penyidik di Kejari Madina. Hal ini dikarenakan pelimpahan kasus dugaan korupsi dana desa Smart Village 2023 kembali dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut).
“Aneh saja Kejari Madina menyerahkan kembali penyidikan kasus korupsi desa digital smart village tahun 2023 senilai Rp9,4 miliar ke Kejati Sumut. Sementara penyidikan kasus korupsi tersebut sudah dilimpahkan Kejati Sumut ke Kejari Madina. Ini sama saja lempar tanggung jawab namanya,” ungkap Arief.
Menurutnya, ada masalah di internal kejaksaan, baik di Kejari Madina maupun Kejati Sumut. Sehingga penanganan kasus korupsi ini menjadi membingungkan.
“Ada masalah apa sebenarnya di internal Kejaksaan Tinggi dan Kejari Madina. Sehingga saling menolak untuk penanganan kasus korupsi tersebut. Jangan sampai kasus korupsi desa digital yang sudah terlihat jelas calon tersangkanya ini membuat malu Kajati Sumut, Idianto SH, MH yang sebentar lagi memasuki masa pensiun,” tegasnya.
Karena itu lanjutnya berharap Kejari Madina bisa sesegara mungkin untuk menetapkan tersangka dalam kasus dugaan ini. Karena dugaan korupsi dana desa ini sudah terlihat benang merahnya.
“Jika kasus korupsi desa digital di Kabupaten Madina ini tidak ada tersangkanya yang sudah jelas terlihat calonnya, lebih baik Kajari Madina, Dr Muhammad Iqbal, SH, MH mundur. Kalau sampai kabar ini ke telinga Jaksa Agung, Burhanuddin ST, maka beliau pun akan merasa malu. Karena saat ini lembaga Adhiyaksa sedang berprestasi baik,” pungkas Arief.
Seperti pemberitaan sebelumnya, Kajari Madina, Dr Muhammad Iqbal, SH, MH melalui Kasi Intelijen, Jupri W Banjarnahor, SH, MH kepada wartawan menjelaskan terkait kasus dugaan korupsi desa digital Smart Village 2023 ini telah puldata dan pulbaket dan diteruskan ke Kejati Sumut.
“Dapat kami sampaikan bahwa terkait Smart Vilage 2023 telah dilakukan puldata dan pulbaket oleh bidang Pidana Khusus Kejari Madina, dan hasilnya sudah diteruskan ke Kejati,” jawab Jupri via whatsaap pada Rabu (21/5/2025) lalu. (AFS)
