SAMOSIR (HARINSTAR.COM) – Untuk menyikapi kondisi banjir bandang yang terjadi di Kenegerian Sihotang, Bupati Samosir Vandiko T Gultom, meminta perhatian kementerian lingkungan hidup dan kehutanan (LHK) untuk penanganan Daerah Aliran Sungai (DAS) bersama Direktur Perencanaan dan Pengawasan DAS Kementerian LHK.
Hal ini disampaikan Vandiko disaat pemaparan diskusi yang diikuti Direktur Perencanaan dan Pengawasan, Kementerian LHK M.Saparis Soedardjanto, Kepala BPDAS Sumut, BPDAS Asahan, BPDAS Wampu Sei Ular, BPDAS Membramo di Medan, Jumat (26/1/2024).
Selain itu, Bupati meminta kepada Kementerian LHK agar melakukan pengkajian akademik penyebab banjir yang diduga akibat penebangan hutan (pembalakan liar) di bagian Hulu Sitonggi-tonggi. Sehingga sangat perlu pengawasan dan kebijakan pemerintah melalui peraturan kehutanan.
“Dulunya sungai yang mengalir hanya untuk irigasi sekarang sudah sangat besar, pergeseran geologi mungkin membuat air menembus celah tanah yang sudah terbuka. Kita tidak tau penyebabnya, maka perlu dilakukan kajian komprensif, evaluasi yang melibatkan beberapa pihak, dan aktifitas masyarakat,” tegas Vandiko.
Disebutkan, akibat daerah penebangan, sekarang muncul sungai baru yang mengalir ke Danau Toba. Mengantisipasi hal yang sama, Vandiko meminta Kementerian LHK agar Tele jangan diberi ijin menjadi zona pemanfaatan, melainkan menjadi zona inti perlindungan, karena Tele menjadi kantong air.
Direktur Perencanaan dan Pengawasan DAS Kementerian LHK, Rudimanto Limbong menjelaskan, Hutan Sitonggi-tonggi terdapat 3 sungai yang berpotensi menjadi sumber bencana, yang menjadi persoalan di Sitonggi-tonggi dulu sewaktu SK 579 sudah dihijaukan, tapi karena sejarahnya enclauf langsung dimohonkan oleh kumpulan marga dan sejak itu diduga pembalakan hutan semakin besar. Rudimanto juga mempertanyakan ijin penebangan kayu sebagaimana telah disurati kepada Kementerian Lingkungan Hidup yang dulunya hutan lindung yang ditanami Eucalipitus akhirnya dibabat sekitar 2.300 ha.
Dirjen Perencanaan dan Pengawasan DAS Kementweian LHK M.Saparis Soedardjanto menyampaikan, akan melakukan kajian yang objektif bekerjasama dengan Kementerian SDM serta menurunkan tim ahli dan mendukung kawasan Tele menjadi zona inti guna menghindari bencana.
Sementara itu Kepala BPDAS Sumut Abdul Dauf menyampaikan, juga akan melakukan investigasi dalam waktu dekat bekerjasama dengan USU melalui forum group discussion dengan tema mitigasi dan adaptasi Bencana di Danau Toba yang dirancang untuk mendapatkan berbagai informasi. “Yang menjadi problem di hulu terjadi longsoran membawa material, harus ditelusuri serius, mungkin juga dari area TPL tapi harus ditelusuri dulu,” tutur dia.
Untuk mengantisipasi banjir, Abdul Dauf mengatakan, perlu penempatan relawan susur sungai/security sungai serta diperlukan peran sosial dan kelembagaan masyarakat agar dibuat tim satgas bencana sehingga pemuda setempat turut berperan dalam melakukan pemantaun. (JB Rumapea)
