MEDAN (HARIANSTAR.COM) -Anggota DPRD Kota Medan, Rommy Van Boy, menegaskan bahwa negara menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai keyakinannya.
Karena itu, masyarakat tidak perlu merasa takut ataupun minder meskipun berasal dari kelompok agama minoritas.
Penegasan tersebut disampaikan Rommy dalam kegiatan Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kompleks Perumahan Pinang Baris Permai, Jalan TB Simatupang, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Minggu (15/11/2026).
Menurut Rommy, setiap warga negara memiliki kedudukan dan hak yang sama di hadapan hukum.
Perbedaan suku, agama, ras, dan golongan tidak boleh menjadi penghalang bagi seseorang untuk menjalankan hak konstitusionalnya maupun berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Kami ingin memastikan bahwa masyarakat memahami hak dan kedudukannya sebagai warga negara. Jangan karena Hindu merupakan kelompok minoritas, kemudian Bapak dan Ibu merasa takut menjalankan agama. Tidak perlu demikian. Kebebasan beragama diakui, dijaga, dan dilindungi oleh undang-undang serta negara,” tegas Rommy di hadapan warga, tokoh masyarakat, dan pemuda yang hadir.
Politisi Partai Golkar tersebut menjelaskan, sosialisasi wawasan kebangsaan merupakan salah satu tugas anggota DPRD untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
“Kami selaku anggota DPRD Kota Medan mendapat mandat atau tugas untuk mensosialisasikan ini kepada Bapak dan Ibu semuanya,” jelasnya.
Rommy menilai, pemahaman generasi muda terhadap Pancasila dan konstitusi masih perlu ditingkatkan.
Hal itu terlihat dari masih adanya anak usia sekolah yang belum mampu menyebutkan lima sila Pancasila secara berurutan maupun memahami makna simbol-simbol kebangsaan.
“Kadang kita minta anak-anak menyebutkan Pancasila dari sila pertama sampai kelima, tetapi tidak semuanya bisa. Bahkan, ketika ditanya makna warna merah dan putih pada bendera, masih ada yang belum mengetahuinya. Ini tentu menjadi perhatian kita bersama,” katanya.
Oleh karena itu, anggota Komisi IV DPRD Kota Medan tersebut mengingatkan pentingnya menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini.
Menurut Rommy, pemahaman terhadap dasar negara menjadi salah satu fondasi untuk menjaga persatuan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia.
Selain itu, Rommy juga menekankan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dalam pembangunan, termasuk menduduki jabatan publik.
Latar belakang suku maupun agama tidak seharusnya membuat seseorang merasa rendah diri atau kehilangan kepercayaan diri.
“Apakah kita berasal dari suku Jawa, Batak, Karo, Tamil, atau suku lainnya, kita semua sama. Jangan ada rasa minder, takut, atau tidak percaya diri. Setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dan meraih posisi apa pun,” tuturnya.
Ia mencontohkan keterwakilan masyarakat di lembaga legislatif sebagai bagian dari praktik demokrasi. Kepercayaan masyarakat, kata Rommy, telah mengantarkannya menjadi salah satu dari 50 anggota DPRD Kota Medan.
Menurutnya, keterwakilan berbagai kelompok masyarakat dalam pemerintahan penting untuk memastikan setiap warga memiliki ruang yang sama dalam menyampaikan aspirasi.
“Kalau orang lain bisa menjadi kepala daerah, kita juga punya kesempatan yang sama. Tidak ada yang membeda-bedakan kita. Karena itu, jangan malu mengakui bahwa kita bagian dari bangsa Indonesia,” imbuhnya.
Selain menyampaikan pentingnya kesetaraan, Rommy mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk bangga terhadap identitas dan budaya masing-masing tanpa mengesampingkan persatuan sebagai bangsa Indonesia.
Dalam kegiatan tersebut, Rommy juga menguji pemahaman pelajar mulai dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas melalui sejumlah pertanyaan seputar Pancasila dan wawasan kebangsaan.
Pelajar yang berhasil menjawab pertanyaan maupun menyanyikan lagu-lagu nasional mendapatkan hadiah sebagai bentuk apresiasi.
Kegiatan pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan itu berlangsung interaktif melalui sesi tanya jawab yang melibatkan warga dan para pelajar. (*)
