MEDAN (HARIANSTAR.COM) - Keluarga Besar Karang Taruna Kota Medan mendukung penuh sikap tegas Walikota Medan, Bobby Nasution yang meminta bawahannya agar tidak bermain-main menggunakan dana APBD. Khususnya, penggunaan dana pembangunan yang bersentuhan dengan kepentingan masyarakat.
Selain itu, Karang Taruna Kota Medan, juga mengapresiasi sikap tegas Walikota Medan, agar tidak ada lagi istilah “titip-menitip” terkait penggunaan dana pembangunan untuk masyarakat.
“APBD itu memiliki fungsi Distribusi. Artinya, kebijakan APBD memiliki rasa kepatutan dan keadilan. Selain itu APBD juga memiliki fungsi Stabilisasi, yang bertujuan menjadi alat dalam mengupayakan dan memelihara keseimbangan fundamental perekonomian daerah”, ujar Ketua Karang Taruna Kota Medan, Yopie HI Batubara, SE, dalam konferensi pers, Jumat (17/3/2023).
Berdasarkan hal tersebut, ujar Yopie, wajar saja jika Wali Kota Medan bersikap tegas, agar penggunaan APBD tidak melenceng dari tujuan dan fungsinya. Apalagi dana yang berada dalam APBD berasal dari rakyat, dan tentunya dipergunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat.
Soal pernyataan Wali Kota Medan yang menyebutkan Ketua DPRD ada “titip-menitip” dalam penggunaan dana APBD, Yopie menyebutkan hal tersebut merupakan sebuah bentuk ketegasan bahwa siapapun tidak boleh bermain-main dalam penggunaan dana APBD.
“Jangan pernyataan tersebut dipelintir bahwa adanya perseteruan, terkait pernyataan Ketua DPRD Medan yang menyoroti soal pembangunan lampu jalan di Kota Medan. Sekali lagi, pernyataan Wali Kota Medan merupakan sikap tegas bahwa siapapun tidak boleh bermain-main terhadap penggunaan dana APBD”,ujar Yopie.
Soal pernyataan Ketua DPRD Medan, yang meminta Badan Pemeriksa Keuangam (BPK) untuk mengaudit proyek pengerjaan lampu jalan, hal tersebut merupakan hal yang biasa saja.
“Tidak harus Ketua DPRD Medan yang berbicara seperti itu, BPK sudah pasti akan melakukan tugasnya. Bukan hanya proyek lampu jalan, semua kegiatan yang bersumber dana dari APBD tak luput dari pemeriksaan BPK," ujarnya.
Hanya saja, Yopie berharap, ke depannya Ketua DPRD Medan lebih memberdayakan Alat Kelengkapan Dewan, yakni Komisi yang berkenaan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dimana proyek APBD dianggarkan dan dilaksanakan.
“Jangan sampai muncul penilaian ataupun pernyataan dari Ketua DPRD, bahwa di publik muncul suatu sikap sentimen terhadap Wali Kota Medan. Terlebih, keduanya berasal dari kader partai yang sama,” tegas Yopie. (Imuh)
